Strategi Pembangunan Berkelanjutan Mengatasi Dampak Bencana di Sumbar

id Bencana alam, strategi, kajian lingkungan, UNP

Strategi Pembangunan Berkelanjutan Mengatasi Dampak Bencana di Sumbar

Foto udara kendaraan antre melewati jembatan yang terdampak banjir bandang di jalan penghubung Nagari Rambatan dengan Nagari Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat.Antara/Igoy El Fitra (Antara/Igoy El Fitra)

Padang (ANTARA) - Bencana banjir bandang dan lahar dingin yang melanda Sumatera Barat pada Mei 2024 telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, perumahan, dan lahan pertanian di berbagai wilayah. Total 778 rumah rusak, 415 hektar lahan pertanian terdampak di Tanah Datar, dan 323,65 hektare areal pertanian rusak di Kabupaten Agam.

Selain itu, banjir juga merusak Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung. Dampak lingkungan dan sosial-ekonomi dari bencana ini menyoroti perlunya perencanaan yang lebih baik dan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko di masa depan.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang, kita dapat merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develompent Goals (SDGs) 11 dan 15. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian 17 tujuan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs ini mencakup berbagai aspek pembangunan yang saling terkait, seperti penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses terhadap air bersih dan energi, pertumbuhan ekonomi inklusif, infrastruktur, serta upaya melawan perubahan iklim dan menjaga ekosistem darat dan laut.

SDG 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan mencakup peningkatan kualitas perumahan dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana, termasuk pengembangan perumahan yang aman dan sesuai standar di daerah rawan banjir.

Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti pembangunan sabo dam di daerah aliran Sungai yang berpotensi membawa limpahan lahar dingin.

Seiring itu, pemerintah dapat memberikan bantuan teknis dan finansial untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana, serta membangun rumah baru yang memenuhi standar keselamatan.

Selain itu, perlu adanya bantuan terkait pertanian untuk memulihkan lahan-lahan pertanian yang rusak akibat bencana, seperti penyediaan bibit tanaman yang tahan terhadap bencana dan penyuluhan mengenai praktik pertanian berkelanjutan.

Memulihkan lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah memang menjadi tantangan besar. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret seperti penyediaan sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk rehabilitasi lahan, termasuk pengadaan alat pertanian dan bahan tanam yang sesuai dengan kondisi setempat.

Selain itu, program rehabilitasi lahan yang melibatkan petani lokal dan komunitas setempat juga dapat diterapkan untuk mempercepat proses pemulihan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan lahan pertanian yang rusak parah dapat pulih dan kembali produktif dalam waktu yang lebih singkat.

SDG 15: Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem hutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Salah satu langkah konkret dalam mencapai tujuan ini adalah dengan memperkuat perlindungan terhadap kawasan hutan di Sumatera Barat.

Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terkait perizinan usaha di kawasan hutan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak hutan secara ilegal. Selain itu, langkah-langkah restorasi hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga perlu ditingkatkan untuk memulihkan ekosistem yang terganggu akibat bencana alam.

Kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam implementasi solusi ini. Dukungan yang kuat terhadap kebijakan adaptasi perubahan iklim yang komprehensif dan alokasi dana yang memadai untuk proyek-proyek mitigasi menjadi esensial.

Dengan menyatukan berbagai pendekatan ini, diharapkan dapat signifikan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim di masa depan.

Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam memperkuat resiliensi terhadap bencana alam dan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. (Penulis: Mahasiswa Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan Universitas Negeri Padang)