Padang Panjang (ANTARA) - Adanya sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan akibat banjir bandang. Seperti infrastruktur, normalisasi sungai, akses jalan putus dan lainnya Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, sepakati untuk memperpanjang masa tanggap darurat.
Plh. Walikota Padang Panjang, Dr. Winarno, M.E mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat 14 hari, terhitung 26 Mei-7 Juni mendatang. Kebijakan ini diputuskan karena sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang perlu penanganan cepat, berkoordinasi dengan BNPB dan berbagai pihak.
"Kondisi saat ini, semua pengungsi yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin sudah kembali ke rumah masing-masing. Untuk rumah yang rusak berat dan perlu relokasi menunggu verifikasi dari BNPB. Adapun 4 KK rumah rusak berat, sudah disewakan rumah oleh Pemkot," kata Winarno, usai Rapat Koordinasi Penanganan Pengurangan Risiko Bencana Galodo secara daring bersama BNPB, Sabtu (25/5), di Ruang VIP Balai Kota.
Menurut dia, terkait jalan di SMA N 1 Sumbar di Kelurahan Sigando, perlu koordinasi dengan provinsi terkait pembangunan jembatan yang lebih kokoh.
“Saat ini sudah dibangun jembatan kayu kecil. Anak sekolah di situ merasa was-was. Jadi kita berharap Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti ini,” harap dia.
Winarno, menambahkan kedepan akan ada pemasangan Early Warning System (EWS) atau peringatan dini di tiga titik sungai oleh BMKG. Dengan pemasangan EWS diharapkan bisa mengurangi risiko korban bencana banjir bandang atau lahar dingin.
Pemkot Padang Panjang perpanjang masa tanggap darurat
Plh. Wako Padang Panjang, perpanjang masa tanggap darurat dan berharap EWS upaya mengurangi resiko banjir bandang.
