Padang (ANTARA) - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sumbar) Ramelan Suprihadi menandatangani komitmen dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Kemenkumham dihadapan Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu pada Jumat malam (8/3).
Penandatanganan komitmen itu dilaksanakan saat penutupan kegiatan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
"Kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk menyamakan persepsi dalam penilaian evaluasi SAKIP Internal," kata Kadivmin Ramelan Suprihadi.
Menurutnya diseminasi informasi dari narasumber Kemenpan-RB serta penyamaan persepsi para evaluator penilaian evaluasi sakip internal, diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan nilai SAKIP Kemenkumham pada 2024.
Untuk diketahui SAKIP adalah salah satu instrumen penting untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan menerapkan SAKIP, instansi pemerintah diharapkan Dengan diseminasi informasi dari narasumber KemenpanbRB serta penyamaan persepsi para evaluator penilaian evaluasi sakip internal, harapannya Kanwil Sumbar dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai SAKIP Kemenkumham pada Tahun 2024.
SAKIP merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan menerapkan SAKIP maka instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
Sebelumnya sejak Rabu (6/3), Kepala Bagian Program dan Humas Desmaniar beserta tim telah mengikuti lokakarya dan Pra- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kegiatan itu menjadi wadah dalam mempersiapkan langkah strategis apa yang harus dipersiapkan dalam peningkatan nilai SAKIP pada 2024.
Targetkan predikat memuaskan untuk SAKIP Kemenkumham, Kanwil Sumbar tandatangani komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja
