Padang Panjang (ANTARA) - Pj. Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat Sonny Budaya Putra, menyebutkan hingga saat ini kota Padang Panjang, masih menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan angka kemiskinan nol persen pada 2023 ini.
Menurut Sonny, penurunan angka kemiskinan mengalami tren yang cukup bagus dengan berbagai upaya yang dilakukan, Ini terlihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah penduduk miskin Padang Panjang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
"Kota Padang Panjang, menjadi satu-satunya daerah di Sumbar, dengan angka kemiskinan nol persen. Namun jangan terlena, target angka realisasi pada 2023 itu, 5,36% persen. Itu masih cukup tinggi. Kita harus melakukan beberapa hal, di antaranya evaluasi yang komprehensif, dengan melanjutkan program, serta meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak," kata Sonny, usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang Panjang Semester II-2023, Kamis (7/12) di Aula Bappeda setempat.
Walaupun sempat mengalami kenaikan pada 2021 sebesar 0,68 persen, pada 2022 dapat kembali diturunkan menjadi 5,14 persen.
"Ini buah dari kerja sama seluruh pihak. Kendati capaian 2022 sudah melampaui target, 2023 ini tentunya ada target yang harus kita penuhi. Di akhir 2023 ini kita akan bekerja keras mengejar target angka 5,36 persen," tegas dia.
Di tengah isu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia, Sonny meminta TKPKD dan pihak terkait lainnya agar dapat lebih proaktif, baik dalam memberikan bahan perencanaan, pemantauan, maupun membantu dalam pemecahan masalah yang timbul di lapangan terkait dengan percepatan pengentasan angka kemiskinan.
"Rakor TKPKD Kota Padang Panjang Semester II-2023 yang kita laksanakan adalah momen strategis untuk memantapkan langkah. Agar program penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang dapat terprogram secara sinergis terutama dalam penentuan kebijakan lokasi dan sasaran," ujar Sonny.
Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M menyebutkan beberapa strategi telah disiapkan Pemkot dalam menanggulangi kemiskinan. Di antaranya pengembangan kualitas SDM, peningkatan kondisi pemukiman, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pembentukan kelompok usaha bidang pemasaran, revitalisasi usaha hortikultura, peternakan dan lain lain.
"Progres penurunan angka kemiskinan RPJMD 2018-2023 di bawah 5,65 persen sudah tercapai. Dengan indikator makro daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2022 di angka 4,39. Kita berharap seluruh OPD dapat melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini," kata dia.
Rusdianto, berharap program-program ini nanti dapat betul-betul bisa tepat sasaran. Sehingga target penurunan angka kemiskinan Padang Panjang yang direncanakan bisa dapat tercapai," harap dia.
Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang Semester II-2023 tersebut dihadiri asisten dan staf ahli, kepala OPD, Baznas, BPS, camat dan lurah se-Padang Panjang, perwakilan perbankan dan undangan lainnya.
Berita Terkait
Sawahlunto raih prestasi pembangunan, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting
Kamis, 18 April 2024 11:53 Wib
Ekonomi Tanah Datar tumbuh, angka kemiskinan dan pengangguran turun
Senin, 8 April 2024 13:06 Wib
Kota Payakumbuh berhasil entaskan kemiskinan ekstrem
Sabtu, 23 Maret 2024 8:47 Wib
Bukittinggi menjadi daerah tercepat di Sumbar turunkan angka kemiskinan
Jumat, 1 Maret 2024 15:52 Wib
Bukittinggi menjadi kota tercepat turunkan angka kemiskinan di Sumbar
Kamis, 29 Februari 2024 13:58 Wib
Bupati Rusma Yul Anwar fokus pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di Pesisir Selatan
Kamis, 22 Februari 2024 10:19 Wib
Pemkot Pariaman tekan angka kemiskinan hingga 4,08 persen pada 2024
Senin, 19 Februari 2024 18:51 Wib
Sukses Turunkan Angka Kemiskinan, Hendri Septa Naikkan Uang Tali Asih PSM
Senin, 12 Februari 2024 13:52 Wib