Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan fraksi-fraksi di instansi tersebut menilai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 10 persen yang digelontorkan bagi sektor pertanian belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani.
"Sebab, tingkat kemiskinan masih tinggi di pedesaan dan pesisir pantai yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang pertanian," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi di Padang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang perubahan APBD Sumbar 2023.
Ketua DPRD Sumbar mengingatkan pada pandangan umum fraksi-fraksi tersebut juga menyampaikan empat program unggulan (progul) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang dinilai masih belum berdampak signifikan.
"Program unggulan Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religi dan Berbudaya, Sumber Sejahtera dan Sumber Berkeadilan tampaknya belum berjalan optimal," kata dia.
Selain itu, fraksi-fraksi di DPRD setempat juga memberikan perhatian khusus terhadap rendahnya realisasi belanja sampai semester pertama tahun 2023.
"Alokasi belanja modal rendah apabila dibandingkan dengan alokasi belanja operasional," ujarnya.
Selain itu, DPRD menilai alokasi belanja dengan target kinerja program, kegiatan dan target RPJMD juga belum sejalannya. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap perubahan APBD Sumbar tersebut diharapkan menjadikan perubahan APBD semakin efektif, efisien dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Termasuk semakin adaptif dengan perubahan kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," harap dia.
DPRD: Fraksi nilai APBD 10 persen belum beri dampak signifikan bagi petani
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi memimpin rapat paripurna di Padang. (Antara/HO-Humas DPRD Sumbar).
