Pemkab Agam lakukan berbagai terobosan optimalkan PAD

id Pemkab Agam,Berita agam,Berita sumbar

Pemkab Agam lakukan berbagai terobosan optimalkan PAD

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Agam Endrimelson. Dok HO/Diskominfo Agam

Lubukbasung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat melakukan berbagai terobosan dalam mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber biaya pembangunan daerah itu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Agam Endrimelson di Lubuk Basung, Jumat, mengatakan Bapenda Agam rutin melakukan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi kepada masyarakat.

"Sosialisasi tersebut terus kita lakukan untuk mengajak masyarakat membayar pajak dan retribusi kepada masyarakat demi pembangunan," katanya.

Ia mengatakan Pemkab Agam juga memiliki aplikasi dengan nama Lapak Agam sebagai alat bantu dalam pembayaran atau penyetoran semua pajak daerah ke kas daerah.

Lapak Agam merupakan layanan pajak berbasis smartphone yang telah tersedia di app store dan play store.

Dalam satu aplikasi Lapak Agam, pengguna dapat melakukan pendaftaran pajak sampai dengan pembayaran secara mudah dan efisien.

"Ini bentuk terobosan kita dalam mengoptimalkan pemungutan PAD," katanya.

Ia menambahkan sebelumnya Pemkab Agam mengadakan rapat optimalisasi PAD bersama instansi vertikal, Kamis (25/4).

Rapat yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang regulasi pajak daerah, khususnya Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), dihadiri oleh berbagai instansi, termasuk PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi, Balai Veteriner Bukittinggi, Samsat Bukittinggi, Samsat Lubuk Basung, Bawaslu, KPU, PN, Lapas, BPN, dan lainnya,

Kegiatan ini didasari oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 70/PMK.03/2002 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Bapenda Kabupaten Agam.

"Regulasi ini memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat hubungan keuangan pusat dan daerah," katanya.

Ia mengakui Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman, dulunya dikenal dengan nama pajak restoran, menjadi fokus dalam rapat ini.

Ia menekankan pentingnya kepatuhan dan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan daerah.

"Dukungan, kerjasama, fasilitasi, dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk instansi vertikal, sangat diharapkan untuk optimalisasi PAD melalui PBJT," katanya.