Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk sinkronisasi program Pemkab dengan Nagari sehingga pembangunan di tingkat lokal dapat lebih terarah dan berdampak positif bagi kemajuan daerah yang lebih baik dan sejahtera.
Bupati Solok Selatan Khairunas, di Padang Aro, Selasa mengatakan, FGD ini merupakan bentuk evaluasi dan diskusi untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Nagari dengan kecamatan dan pemerintah daerah.
"Kondisi keuangan Nagari juga menjadi perhatian serius dalam FGD ini sebab lebih dari 56 persen Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima merupakan DAU peruntukan oleh karena itu, Pemerintah Nagari dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran dan melaporkan keuangan secara transparan dan akurat," ujarnya.
Menurut dia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh nagari, seperti kurangnya pemahaman mengenai regulasi terutama yang terkait dengan tupoksi, minimnya pengawasan terhadap Kepala Jorong, dan permasalahan lainnya.
Wali Nagari diharapkan meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan pelaporan untuk mengantisipasi adanya temuan dalam audit tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini guna memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan akuntabel serta meminimalisir risiko penyimpangan dan ketidakefisienan.
Selain itu, kegiatan ini juga untuk mencapai kesepahaman dan sinkronisasi program serta kegiatan antara Nagari dan Kabupaten.
Dengan terciptanya sinergi yang tepat sasaran, diharapkan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan akan berjalan secara efektif dan efisien.
Partisipasi dari para pemangku kepentingan tingkat nagari diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solok Selatan, Zigo Rolanda menegaskan bahwa FGD ini menjadi wadah penting untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan nagari.
Dia mengatakan, keuangan saat ini terbatas, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) untuk itu diperlukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
