Kemenpan-RB : Penerapan SPBE di Pesisir Selatan setara dengan Jatim

Painan  (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendaulat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabukaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat setara dengan Jawa Timur.

Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan capaian itu adalah hasil kerja keras aparatur demi terwujud masyarakat yang sejahtera, cerdas dan berakhlak (Rancak), sesuai visi-misi kepala dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

"Tentu dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, transparan dan demokratis," ujar Bupati usai menerima Digital Government Award di Jakarta.

Penghargaan kategori Penerapan Layanan SPBE itu diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Adullah Azwar Anas bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Selain Pesisir Sekatan, penghargaan juga diberikan pada Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Banyuwangi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pada Kementerian Hukum dan HAM.

Bupati melanjutkan pemerintah kabupaten berkomitmen kuat menerapkan pelayanan dan administrasi publik yang berbasis digital pada seluruh instansi di lingkup daerah, baik yang ada di tingkat kabupaten maupun di kecamatan.

Dengan demikian efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas guna menjawab tujuan sasaran pembangunan antara lain terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja.

"Indikatornya adalah opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan keuangan, peningkatan nilai SAKIP, skor LPPD dan level maturitas SPIP pemerintah daerah," terangnya.

Kemudian naiknya kapabilitas birokrasi melalui peningkatan sumber daya aparatur daerah, menjawab sasaran pembangunan lewat indikator indeks kelembagaan, SPBE, profesionalisme ASN dan indeks inovasi.

Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kualitas sarana prasarana pendukung serta mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat guna melihat ketercapaian pembangunan dari sisi indeks kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Selain penguatan pelayanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah kata bupati, pemerintah kabupaten juga memperluas jangkauan layanan dasar seperti kesehatan.

Tahun ini terjadi penambahan 37.500 jiwa peserta KIS PBI, dari yang awalnya 30 ribu jiwa kini menjadi 65 ribu jiwa, sehingga total warga yang terjamin layanan kesehatannya mencapai 90 persen.

Demikian juga dengan bidang pendidikan dengan meningkatkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu juga pada pelayanan perizinan terpadu guna memacu arus investasi masuk ke daerah, karena kontribusi penanaman modal terhadap PDRB cukup besar, kedua tertinggi setelah konsumsi rumah tangga.

"Intinya peningkatan pelayanan publik selaras dengan target nasional, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan kualitas sumber daya manusia dan investasi," sebutnya.