Solok (ANTARA) - Tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat melakukan evaluasi percepatan penanganan stunting Kabupaten Solok Selatan pada 2023, Kamis.
Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, di Padang Aro, mengatakan, tim evaluasi mulai melakukan evaluasi kinerja tata kelola penanganan stunting hingga tanggal 8 Mei 2024.
Yulian Efi yang juga Ketua Satgas Penanganan Stunting Solok Selatan mengatakan, terdapat perbedaan antara angka prevalensi stunting dari dua hasil survey.
"Data yang ada dengan kondisi faktual di lapangan, di mana menunjukkan angka stunting yang tinggi, namun angka faktualnya jauh lebih rendah," katanya.
Menurut dia, perlunya dilakukan pengecekan secara detail melalui metode 'by name by address'.
"Harus ada pengecekan langsung secara detail untuk memastikan data ini," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solok Selatan Taufik Efendi menegaskan bahwa tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melakukan perbaikan, bukan sekadar justifikasi atas kegagalan daerah.
Beberapa rekomendasi yang diberikan BPKP atas evaluasi tahun 2023 juga telah dilaksanakan pemerintah, melalui intervensi langsung oleh OPD (organisasi perangkat daerah) pengampu
Dia berharap, evaluasi ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai upaya penanganan stunting di Solok Selatan, serta memberikan arahan untuk perbaikan lebih lanjut.
Tim dari BPKP terdiri dari tiga orang, yang diketuai oleh Evan Saputra, bersama Zulfa Andri sebagai pengendali teknis, dan Ester Enjelita Sirait.
BPKP evaluasi percepatan penanganan stunting Solok Selatan
Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi (ANTARA/Erik)
