Bukittinggi, (ANTARA) - Personel Satpol-PP Kota Bukittinggi, Sumatera Barat kini menerapkan aturan seragam yang ditambahkan atribut pakaian adat, inovasi ini dimaksudkan untuk menampilkan penindakan yang mengedepankan sisi humanis dan profesional
"Sesuai arahan Wali Kota Erman Safar, seluruh personel Satpol-PP yang bertugas di semua objek wisata dan pusat keramaian Kota Bukittinggi harus pakai penutup kepala khas Minangkabau yang disebut Deta," kata Kasatpol-PP Bukittinggi, Efriadi di Bukittinggi, Kamis.
Ia mengatakan pemakaian Deta ditujukan agar menampilkan kekhasan budaya Minangkabau dan memberi motivasi petugas untuk bekerja lebih humanis dan profesional dalam menjaga Perda Kota Bukittinggi.
"Mulai dari sekitar Jam Gadang, Kebun Binatang TMSBK dan Benteng Fort De Kock serta Panorama Lobang Jepang, semua pakai Deta, penindakan humanis terukur dan profesional," kata Efriadi.
Menurutnya, teguran sanksi dan penindakan kepada pelanggar Perda khususnya di sekitar objek wisata tetap diberikan sesuai aturan.

"Namun dipastikan akan didahului lebih bersifat edukasi, tidak serta merta kami tindak tegas, kami pastikan tidak ada perbuatan kasar ke warga, tapi tetap profesional," ujarnya.
Efriadi menambahkan, tindakan juga diberikan kepada petugas yang tidak bekerja sesuai aturan dan mencoreng nama baik Pemkot Bukittinggi.
"Seperti beberapa waktu lalu, salah seorang petugas kami bebastugaskan sesuai perintah Wali Kota karena terbukti mengasari PKL di Taman Jam Gadang," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mencopot jabatan salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) daerah itu yang diduga melakukan pemaksaan terhadap pedagang sekitaran Jam Gadang yang sempat viral di media sosial.
la berpesan kepada Satpol PP untuk bertindak lebih sopan, santun dan beradab dalam segala penertiban dan tindakan.
"Satpol-PP saat melakukan kegiatan dengan cara sopan, beretika beradab, mengedepankan komunikasi preventif, karena kita digaji pakai uang rakyat," katanya. (*)