Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan pentingnya dokumen kependudukan dan identitas digital dalam mendukung berbagai aspek pembangunan serta pelayanan publik melalui kerja sama yang erat antar instansi dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Barat, Besri Rahmad, menjelaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki peran strategis yang jauh lebih luas dari sekadar kebutuhan administrasi.
"Dokumen ini menjadi salah satu elemen utama dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memastikan proses Pemilu berjalan akurat, transparan, dan adil," jelasnya.
Selain untuk keperluan Pemilu, data kependudukan juga menjadi pijakan dalam penyusunan baseline Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil sensus ini sangat berperan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran di tingkat daerah maupun nasional.
"Data tersebut juga digunakan sebagai acuan dalam penentuan alokasi anggaran, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, sehingga memastikan distribusi anggaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat," tambah Besri.
Di bidang kesejahteraan sosial, dokumen kependudukan berfungsi sebagai instrumen penting dalam proses verifikasi penerima bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Dengan integrasi data yang valid, penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tidak hanya itu, dokumen kependudukan juga memainkan peran penting dalam mendukung berbagai layanan publik lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.
Besri Rahmad juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan data kependudukan melalui pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Sistem ini tidak hanya memberikan kenyamanan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola data kependudukan di masa depan.
"Dengan transformasi menuju identitas digital, kami berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik, sementara data kependudukan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai program pembangunan," ujar Besri Rahmad.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis bahwa pengembangan sistem identitas digital ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Upaya ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui teknologi yang inovatif dan inklusif.