Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi membatasi izin perjalanan dinas luar daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahannya pada 2023 dalam upaya mengurangi arus uang keluar dari daerah itu.
"Kita sudah evaluasi. Sekitar 70 persen dari anggaran perjalanan dinas luar daerah itu habis untuk akomodasi, hanya 30 persen yang dibawa balik ke Sumbar. Itupun bila tidak dihabiskan untuk membeli oleh-oleh," katanya di Padang, Rabu.
Ia menilai anggaran perjalanan dinas luar daerah yang cukup besar itu akan lebih bermanfaat jika berputar di Sumbar. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh ASN bersangkutan tetapi oleh masyarakat secara umum.
"Caranya, kita batasi perjalanan dinas dan anggarannya kita alihkan untuk menambah penghasilan pegawai dengan tunjangan kinerja," katanya.
Tunjangan kinerja itu berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarannya diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja PNS. Karena berdasarkan kinerja, maka jumlahnya bisa berbeda-beda untuk setiap ASN.
"Kita nilai kinerja ASN ini. Makin baik kinerja, makin besar tunjangan. Selain bisa memotivasi agar bekerja lebih baik, hal ini juga akan menjaga perputaran uang di daerah. ASN itu setelah mendapat tunjangan akan berbelanja di sini juga. Manfaatnya akan lebih terasa," katanya.
Gubernur Mahyeldi menyebut kenaikan TPP bagi ASN tersebut sudah disetujui oleh DPRD Sumbar dan akan segera diberlakukan.
Selain mengurangi perjalanan dinas ASN, ia juga berencana untuk mengurangi program pameran atau promosi produk di luar daerah. Ia menilai program tersebut belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Pengeluaran pemerintah untuk kegiatan serupa belum sebanding dengan hasil pameran.
"Ada beberapa program pameran produk UMKM yang menghabiskan anggaran miliaran, tetapi hasilnya hanya penjualan dalam skala kecil. Hasilnya tidak sebanding," katanya.
Ia lebih memilih untuk melaksanakan pameran produk di Sumbar dan mengundang pembeli potensial untuk datang.
"Kalau perlu kita beri insentif. Misalnya dengan pelayanan perjalanan wisata," ujarnya.
Gubernur Mahyeldi batasi perjalanan dinas ASN ke luar daerah tahun ini
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. (ANTARA/Miko Elfisha)
