Parik Malintang (ANTARA) - Realisasi vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Selasa (4/1) mencapai lebih dari 167.000 orang atau baru 49,01 persen dari target sasaran yang ditetapkan.
"Vaksinasi di Padang Pariaman memang masih rendah, peringkat dua terakhir di Sumbar, tapi kami tidak akan patah arang untuk sosialisasi dan melaksanakan vaksinasi," kata Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang saat Gebyar Vaksin di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya saat ini terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BUMD, pemerintah nagari dan korong, serta tokoh agama dan adat agar realisasi vaksinasi di Padang Pariaman dapat terus meningkat.
Ia menyampaikan pihak-pihak tersebut ikut menyosialisasikan kepada warga sehingga warga memahami pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk melawan virus yang sekarang masih mewabah.
"Ninik mamak dan alim ulama memiliki masyarakat sendiri, tentu petuah-petuah mereka didengarkan," katanya.
Ia menyampaikan sejauh ini pihaknya belum menerapkan kebijakan untuk aparatur sipil negara (ASN) agar membawa peserta vaksin guna mendongkrak capaian vaksinasi di Padang Pariaman karena melihat antusias warga untuk divaksin masih tinggi.
"Selama masyarakat masih mau diajak dan termotivasi maka beban untuk ASN itu belum kami lakukan," ujarnya.
Rahmang mengatakan pemerintah bertanggungjawab dengan kesehatan warganya sehingga ketika terjadi pandemi COVID-19 pemerintah harus meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dengan cara vaksinasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Yutiardi Rivai mengatakan sepanjang pelaksanaan vaksinasi di daerah itu dengan jumlah peserta lebih dari 167.000 orang belum ditemukan adanya warga yang merasakan efek samping yang merugikan penerimanya.
"Pemerintah dan negara tidak akan mungkin membahayakan rakyatnya, bahkan Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan vaksin aman dan halal," kata dia.
Namun, lanjutnya banyak berita bohong yang beredar terkait vaksin COVID-19 yang justru dapat menghambat upaya pemerintah untuk keluar dari pandemi COVID-19. "Kami meminta masyarakat jangan percaya dengan berita bohong itu," tambahnya.
