Padang (ANTARA) - Program pencegahan korupsi berpotensi untuk meminimalkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga penerimaan bisa meningkat hingga 200 persen.
"Peningkatan PAD itu salah satunya dari sektor pajak hotel dan restoran. Jika program pencegahan dilakukan penerimaan sektor itu bisa meningkat," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah I Korsup Pencegahan KPK, Juliawan Superani di Padang, Senin.
Ia mengatakan itu dalam rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi diikuti Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat se-Sumbar.
Menurutnya untuk dua jenis pajak tersebut sebenarnya yang membayar pajak bukan pihak restoran dan hotel, tetapi masyarakat (konsumen).
Masyarakat yang makan di restoran dan menginap di hotel dikenai pajak 10 persen dari tarif. Pajak itu masuk dalam komponen biaya yang dibayarkan atas jasa restoran dan hotel.
Artinya, pemerintah memiliki hak (pajak) 10 persen dari setiap transaksi di hotel dan restoran. Itu harus disetorkan oleh hotel dan restoran pada pemerintah daerah.
Namun karena sebelumnya tidak ada alat perekaman data transaksi, maka tidak diketahui jelas apakah pihak restoran atau hotel benar-benar menyetorkan sesuai dengan transaksi.
Jika alat itu tersedia, pemerintah bisa melakukan intervensi pemeriksaan kewajaran laporan dari wajib pungut.
"Sekarang alat itu sudah ada. Daerah yang menggunakannya mendapatkan peningkatan signifikan bahkan hingga 200 persen," ungkapnya tanpa menyebut nama daerah.
Ia mendorong daerah di Sumbar juga menggunakan alat tersebut dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
Ia menyebut dalam rapat itu memang ada dua agenda yang difokuskan yaitu optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah.
Terkait aset daerah ia menyebut saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan aset.
Hal itu harus menjadi perhatian ke depan, salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.
Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi program pencegahan oleh KPK karena akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan pelayanan.
Apalagi potensi penerimaan PAD daerah bisa naik signifikan sehingga bisa membantu pembangunan daerah.
Berita Terkait
KemenPPPA luncurkan panduan pencegahan perkawinan anak di daerah
Selasa, 30 April 2024 19:04 Wib
KPK: Pencegahan korupsi untuk hindarkan keuangan negara dari kerugian
Selasa, 30 April 2024 18:07 Wib
Menko PMK ingatkan Sumbar serius rancang pencegahan bencana alam
Kamis, 25 April 2024 18:29 Wib
Wali Kota Padang Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar
Kamis, 25 April 2024 16:26 Wib
Gubernur tekankan pentingnya MCP bagi daerah untuk cegah korupsi
Kamis, 25 April 2024 15:22 Wib
Inspektorat Kota Padang Panjang gelar sosialisasi pencegahan korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Rabu, 3 April 2024 3:47 Wib
Pakar: Tuberkulosis dapat dicegah dan diobati dengan terapi pencegahan
Senin, 25 Maret 2024 11:57 Wib
Disdik Sumbar bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan di sekolah
Kamis, 15 Februari 2024 18:00 Wib