Mandeh-Mentawai disusulkan sebagai kawasan strategis pariwisata

id mande sebagai kawasan strategis pariwisata

Mandeh-Mentawai disusulkan sebagai kawasan strategis pariwisata

Foto udara kawasan wisata bahari terpadu (KWBT) Mandeh, di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Sabtu (10/2). Kementerian Pariwisata meminta Pemprov Sumbar untuk menyiapkan dua kawasan, salah satunya Mandeh, guna menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di masa mendatang, sekaligus sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Indonesia. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/kye/18) (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/kye/18/)

Padang, (Antaranews Sumbar) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat merancang kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Mentawai sebagai kawasan strategis pariwisata.

"Kawasan yang dirancang tersebut harus fungsional, punya nilai tambah tetapi jangan sampai eksklusif, bentuk nyata adalah kawasan wisata terintegrasi," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Padang, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu pada rapat kerja nasional Bappeda se-Indonesia dihadiri perwakilan dari seluruh provinsi dengan tema peningkatan kualitas dan pemerataaan pembangunan daerah.

Menurut dia konsep yang bisa dibuat adalah kawasan wisata yang terintegrasi, tidak berdiri sendiri dengan segala macam sarana penunjang sebagai penarik wisatawan datang.

Ia mengatakan untuk pendanaan kawasan selain dari APBN dan APBD juga akan didorong peran serta investor swasta untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut.

"Jadi Sumbar bisa menyaingi daerah lain yang meskipun tidak masuk dalam 10 destinasi wisata "Bali baru"," katanya.

Menurutnya dua kawasan itu bisa menjadi wilayah baru dan dengan peran investor swasta sehingga Sumbar tidak perlu merasa tertinggal dengan daerah lain

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat khusus dengan masing-masing kepala daerah membahas perencanaan tahun ini.

"Pemprov siap menindaklanjuti usulan Menteri PPN dan berkoordinasi dengan masing-masing daerah," kata dia.