DPRD Sumbar Kaji Ulang Peminjaman ke SMI

Padang, (AntaraSumbar) - DPRD Sumatera Barat akan mengaji ulang terhadap peminjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp211 miliar, yang rencananya digunakan untuk memperbaiki 30 titik irigasi dari 65 Daerah Irigasi se-provinsi itu.

"Peminjaman ini akan masih dibahas lagi secara intern komisi kami, dengan mempertimbangkan manfaat dan pengaruh luas dari pengajuan dana ini," kata Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, Saidal di Padang, Senin.

Ia melanjutkan untuk saat ini dari 30 titik irigasi yang dianggap kurang baik, dua diantaranya yakni daerah Kabupaetan Agam dan Sijunjung dinilai perlu adanya penanganan yang serius.

Mekanisme peminjaman tersebut, kata dia, untuk dana Rp211 miliar akan dikenai bunga 9 persen per tahun dengan biaya administrasi yang ditanggung sebesar 1 persen yakni Rp2,11 miliar.

Ia menjelaskan untuk tahun pertama dan kedua hanya membayar bunga masing-masing sebesar Rp5,08 miliar dan Rp14,4 miliar. Sedangkan untuk tahun ketiga bunga yang akan dibayar 16,30 miliar ditambah dengan dana pokok yakni Rp70,33 miliar, jadi total dana untuk tahun ketiga Rp86,63 miliar.

Menurutnya untuk tahun keempat besar bunga sebanyak Rp9,92 miliar dengan dana pokok Rp70,33 miliar, mempunyai total tahun keempat yakni Rp80,25. Lalu tahun terakhir, bunga sebanyak 3,46 dengan besaran pokok Rp70,32 miliar.

"Jadi biaya semua yang akan dibayar selama lima tahun tersebut yakni Rp262,27 miliar," ujarnya.

Ia menekankan dalam dana pinjaman ini hanya memperbaiki irigasi seperti adanya kerusakan bendungan air, jaringan irigasi, saluran air yang berhubungan langsung dengan sawah-sawah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan memproduksi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Marlis menilai dana pinjaman ke PT SMI ini perlu dikaji lebih dalam sebelum dibawa ke pimpinan.

Ia meragukan dana tersebut akan berdampak kepada ekonomi. Karena, menurutnya ketahanan pangan, tanaman pangan tidak mengangkat Produk domestik regional bruto(PDRB), justru yang berdampak positif terhadap PDRB adalah perkebunan.

"Apalagi ini baru pertama kali Sumatera Barat melakukan pinjaman, tentu perlu kajian lebih dalam lagi sejauh mana kebutuhan daerah sehingga harus melakukan peminjaman," ujarnya. (*)