Pemerintah Diminta Tempatkan Apoteker di Setiap Puskesmas

Padang, (AntaraSumbar) - Ratusan mahasiswa farmasi se-Kota Padang menggelar longmarch dalam memperingati Hari Farmasi se-Dunia, Minggu, dan meminta pemerintah untuk menempatkan satu petugas apoteker di puskesmas.

"Idealnya satu puskesmas satu apoteker tapi setelah kami meninjau ke lapangan, hal itu tidak terlaksana," kata Korodinator Lapangan aksi itu, Yudi Nofrimadana didampingi Gubernur BEM Farmasi Unand Vonny Kurnia Utama di Padang, Minggu.

Ia menyebutkan, dari 22 puskesmas di Padang hanya 11 puskesmas yang memiliki apoteker dan ini akan berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia mengatakan peracikan obat idealnya diserahkan kepada apoteker tapi di beberapa puskesmas yang tidak memiliki apoteker tentu akan langsung ditangani oleh dokter dan petugas kesehatan lain.

"Umur, berat badan, usia, jenis kelamin merupakan beberapa faktor yang menjadi penentu pemberian dosis obat dan keilmuannya ada di apoteker. Nah, bagaimana kalau di puskesmas tidak ada apoteker ? Tentu merugikan pasien," kata dia.

Pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 jelasnya, praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan tenaga farmasi.

Ia mengatakan berkemungkinan kasus-kasus seperti ini juga terjadi di daerah-daerah lain untuk itu pihaknya meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal ini.

Aksi ini dilaksanakan oleh mahasiswa dari Fakultas Farmasi Unand, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Perintis secara keseluruhan berjumlah 300 orang.

Longmarch dari Masjid Raya Ganting sampai ke Bundaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol Kota Padang.

Sementara itu, Kapolresta Padang Kombes Pol Wisnu Andayana melalui Kanit 1 Intel Polresta Padang Ipda Jennedi meminta aksi yang dilakukan mahasiswa kedepan tertib secara administrasi.

"Tertib aksi harus dan tertib administarsi juga harus," katanya.

Tertib aksi, menurutnya, dengan terlebih dahulu meminta izin kegiatan ke Polresta dan setelah itu menunggu izin kegiatan keluar.

"Dengan adanya izin kami dari kepolisian bisa melakukan pemantauan lebih dini dan mencegah adanya penyusupan yang mengatasnamakan mahasiswa," kata dia.

Menurutnya yang membuat aksi menjadi berubah menjadi anarkis adalah penyusup sehingga mahasiswa harus berhadapan dengan masyarakat dan kepolisian. (cpw10)