Mengantisipasi Meluasnya Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada 2015 telah membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berkomitmen kuat agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Ketika itu, kabut asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak saja mengganggu sejumlah jadwal penerbangan di beberapa bandara namun juga telah mengganggu aktivitas warga bahkan hingga ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

Namun, pada awal Maret 2016 nyatanya karhutla masih terus terjadi meski berbagai upaya antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Berdasarkan pantauan satelit Modis sensor Terra Aqua dari NASA terdeteksi ada 151 hotspot di wilayah Indonesia pada pertengahan Maret 2016.

Sebaran hotspot (titik panas) karhutla terpantau di Kalimantan Timur sebanyak 76 titik panas, Riau 45, Aceh 11, Kalimantan Utara 7, Sulawesi Tengah 2, Gorontalo 2, Sulawesi Selatan 2, Sumatera Selatan 1, Sumatera Utara 1, Maluku Utara 1, dan Jawa Timur 1.

Dari 45 hotspot di Riau tersebut, tersebar di Kabupaten Bengkalis 16, Indragiri Hulu 2, Kepulauan Meranti 20, Pelalawan 4, Rokan Hilir 1, dan Siak 2. Sedangkan 76 hotspot di Kalimantan Timur tersebar di Kabupaten Berau 9, Kutai Kartanegara 16, Kutai Timur 50, dan Bontang 1.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, karhutla di Riau dan Kalimantan Timur sudah berlangsung hampir tiga minggu terakhir dengan jumlah hotspot yang fluktuatif.

Jumlah total hotspot di Kalimantan Timur lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Memang terjadi anomali, di mana karhutla sebelumnya di Kalimantan Timur relatif sedikit dibandingkan dengan yang lain.

"Penyebab karhutla tetap sama yaitu akibat kecerobohan dan pembakaran. Artinya disengaja dibakar," katanya.

Untuk itu, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sedang membangun sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan penanganan karhutla tidak bisa terus-menerus dilakukan seperti saat ini, melainkan dituntut untuk memiliki sistem yang kuat.

Penanganan karhutla yang dilakukan oleh BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dinilai sudah baik, dan tahun lalu berhasil menurunkan hotspot secara signifikan.

"Itu menunjukkan manajemen operasional di lapangan berhasil dijalankan. Tetapi ini akan sulit kalau kita terus-terusan cara menyelesaikannya seperti ini. Karena itu, tidak ada cara lain, kita harus membangun sistemnya," kata Siti Nurbaya.

Untuk pemantauan hotspot, katanya, dinilai sudah baik karena dimonitor langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Kementerian LHK sendiri.

Namun pemantauan hotspot tersebut hanya sebatas menunjukkan indikasi terjadi kebakaran hutan tanpa penanganan yang optimal.

"Sistemnya belum bekerja benar di lapangan, sampai penanganannya kalau ada api akan seperti apa, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota," katanya.

Pemerintah mempertimbangkan untuk membuat posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan atau kabupaten. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan insentif pada desa dalam hal penanggulangan karhutla.

Penanganan Karhutla

Di Provinsi Riau, karhutla yang mulai kembali terjadi membuat Pemerintah Provinsi tidak mau mengambil risiko dengan menetapkan status siaga darurat karhutla pada 7 Maret 2016 sebagai upaya untuk mempercepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan langkah tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah hal seperti prediksi BMKG Stasiun Pekanbaru yang menyatakan bahwa curah hujan wilayah utara Riau terus menipis.

Dengan ditetapkannya status tersebut, selain memaksimalkan proses pemadaman juga dapat memaksimalkan upaya pencegahan, termasuk sosialisasi ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei usai mengunjungi lokasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah pesisir Riau yakni Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis mengatakan akan mengerahkan bantuan pinjaman helikopter untuk water boombing dan teknik modifikasi cuaca.

"Dengan penetapan status siaga darurat oleh Provinsi Riau, maka pemerintah pusat melalui BNPB memiliki dasar hukum untuk memberi bantuan kapasitas yang tidak dimiliki daerah," ujar dia.

Untuk itu, BNPB akan mengirimkan empat helikopter ke Provinsi Riau guna membantu menanggulangi karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Empat jenis helikopter yang dijanjikan BNPB tersebut merupakan jenis yang besar, seperti Super Puma dan MI 171, yang dapat digunakan multi fungsi seperti pengeboman air dan transportasi prajurit.

Kepala BPBD Riau Edwar Sanger mengatakan saat ini Satgas Karhutla Riau masih mengandalkan helikopter bantuan dari dua perusahaan kertas untuk melakukan pemadaman api melalui jalur udara.

Setidaknya ada tiga helikopter yang menjadi andalan Satgas Karhutla Riau dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak usaha dari Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) Group dan Indah Kiat Pulp and Paper.

Dukungan juga datang dari jajaran TNI. Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Lodewyk Pusung, memerintahkan jajaran Komandan Distrik Militer untuk segera mengambil langkah cepat agar wilayahnya terbebas dari Karhutla.

Dia juga meminta jajarannya untuk meningkatkan kerja sama dengan kepolisian resor, kepala desa serta memanfaatkan intelijen untuk memantau wilayah masing-masing.

"Segera didata berapa banyak jumlah embung, kanal, serta jalan menuju wilayah berpotensi karhutla. Kalau kurang sampaikan, agar bisa diatasi bersama. Kalau ada oknum yang berniat hendak membakar, langsung saja ditangkap," ujarnya.

Sedangkan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, menyosialisasi upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan sehingga musibah kabut asap tak kembali terulang di masa mendatang.

"Langkah awal pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah mengimbau. Kami, melalui tim khusus yang menggunakan mobil patroli mengimbau agar warga tak membakar lahan baik pekarangan atau pun kebun," kata Kepala BPBD Anwar Sanusi U Gayo.

Untuk itu, mobil patroli setiap hari berkeliling dengan rute berbeda dan dilengkapi dengan pengeras suara sebagai alat sosialisasi kepada warga.

"Upaya pencegahan harus kita maksimalkan sehingga saat kemarau nanti kebakaran yang terjadi dapat ditekan. Kendala kita klasik, yakni terbatasnya armada dan dukungan dana. Tetapi warga tidak perlu khawatir karena kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar musibah kabut asap yang menimpa pada akhir 2015, tak terulang lagi," katanya.

Di sisi lain, upaya tegas pemerintah terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga secara simultan terus dilakukan meskipun sejumlah kendala juga kerap dihadapi.

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengakui lamanya proses penanganan kasus karhutla dikarenakan tingkat kesulitan kasus yang berbeda-beda, sehingga terkadang tidak bisa maju ke tingkat penyidikan atau penuntutan.

"Mungkin pemberian kesaksiannya sangat minim, mungkin ada yang gampang sehingga bisa cepat maju. Mungkin ada ahlinya yang belum diperiksa, itu banyak hal, jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu," kata Badrodin.

Kapolri juga menyebut saat ini pihaknya terkendala dalam menghadirkan saksi ahli bidang lingkungan hidup yang masih terbatas. Badrodin mengatakan faktor tersebut menjadi salah satu masukan dalam menyelesaikan penanganan kasus karhutla.

Semua pihak tentu masih menaruh harapan besar bahwa proses hukum dengan hukuman berat terhadap para pembakar hutan dan lahan akan menimbulkan efek jera sehingga tidak ada yang berani melakukannya lagi. (*)