Padang (ANTARA) - Dalam rangka optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menggelar Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama tingkat Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat.
Kegiatan forum ini menjadi wadah strategis untuk mempererat koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya di wilayah kerja Kedeputian Wilayah II yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.
Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Octovianus Ramba, menyampaikan bahwa Program JKN membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan utama, terutama dalam penataan sistem rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta percepatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kesiapan pelaksanaan Program Rujuk Balik, khususnya farmasi Puskesmas. Termasuk juga monitoring dan evaluasi bersama terhadap program jaminan kesehatan di Sumatera Barat secara berkala.
“Melalui forum ini, mari kita membuka ruang dialog dengan peserta forum untuk membahas berbagai permasalahan pelayanan yang masih terjadi di lapangan, seperti antrean panjang, keterbatasan SDM, dan aksesibilitas layanan. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama dalam rangka memperkuat sistem layanan Program JKN yang lebih cepat, mudah, dan setara bagi masyarakat Provinsi Sumatra Barat. BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi layanan melalui sistem antrean online, penggunaan Aplikasi Mobile JKN, serta optimalisasi pelayanan berbasis digital demi menciptakan kenyamanan bagi peserta JKN,” ujar Octovianus.
Menurutnya, berbagai perbaikan tersebut merupakan upaya konkret untuk memastikan peserta memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Permasalahan dalam jaminan dan penjaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN masih terus terjadi, terutama terkait pengendalian biaya dan peningkatan mutu layanan. Melalui hasil kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Program JKN dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
"Sampai dengan 1 Juni 2025, jumlah peserta JKN sudah mencapai 5,5 juta atau 95,52 persen dari total penduduk Sumatera Barat. Tak hanya itu, terdapat 572 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 83 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, perlu adanya monitoring dan evaluasi layanan kesehatan agar peserta JKN di Provinsi Sumatra Barat selalu mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dari fasilitas kesehatan," ujar Octovianus.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sumatra Barat, Arry Yuswandi, mengatakan bahwa forum kemitraan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi serta memastikan setiap elemen dalam sistem kesehatan berfungsi optimal. Forum ini, sebutnya, juga menjadi ajang diskusi tentang berbagai tantangan dalam implementasi sistem JKN, termasuk optimalisasi sistem rujukan.
“Pada akhirnya, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Diskusi dalam forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi berbagai isu tersebut, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan di FKTP dan FKRTL,” ujar Arry.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta forum mengenai tantangan yang dihadapi di masing-masing instansi maupun fasilitas layanan kesehatan. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama dalam rangka memperkuat sistem layanan JKN yang lebih cepat, mudah, dan setara bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan mitra kerja BPJS Kesehatan. Di antaranya adalah Sekretaris Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi; Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Octovianus Ramba; Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, beserta jajaran; Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi; Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah; Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumbar, Fiolinaliza; Kepala Verifikasi dan Penjaminan Pasien RSUP Dr. M. Djamil, Melia Rahmadewi Murni; serta direksi rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
