Padang (ANTARA) - Selama lebih dari satu dekade pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus berinovasi untuk menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Hingga September 2024, tercatat 98,11% penduduk Indonesia atau sekitar 277 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Capaian besar ini tidak terlepas dari komitmen BPJS Kesehatan dalam melakukan berbagai terobosan, terutama melalui transformasi digital yang mempercepat dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi peserta. Inovasi tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari Direktur RS Ibu dan Anak Permata Bunda Solok, dr. Vyola Regina, yang menilai langkah digitalisasi BPJS Kesehatan membawa dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan.
Menurut Vyola, digitalisasi dalam dunia kesehatan bukan lagi sekadar tren, melainkan suatu keharusan di era modern.
“Digitalisasi is a must. Dunia kesehatan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar layanan yang diberikan dapat lebih cepat, akurat, dan efisien,” ujarnya.
Ia menjelaskan, percepatan transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan telah memberi manfaat besar bagi rumah sakit. Salah satu inovasi yang paling dirasakan adalah aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan pasien mengatur waktu kunjungan serta mengurangi antrean panjang di fasilitas kesehatan.
“Dulu antrean pasien menumpuk di loket pendaftaran. Sekarang, peserta bisa mengambil nomor antrean secara online lewat Mobile JKN. Prosesnya jadi jauh lebih efisien dan nyaman, baik bagi pasien maupun tenaga medis,” jelas Vyola.
Selain mempercepat pelayanan, digitalisasi juga membantu rumah sakit dalam mengelola data peserta secara real time, termasuk proses verifikasi kepesertaan, rujukan daring, hingga klaim pelayanan.
“Semuanya kini terintegrasi. Hal ini bukan hanya memudahkan kami di internal, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan nasional,” tambahnya.
Vyola turut mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam memperluas edukasi dan literasi digital bagi peserta. Menurutnya, hal ini merupakan langkah strategis untuk mendorong masyarakat lebih mandiri dalam mengelola kesehatannya.
“Transformasi digital BPJS Kesehatan membuktikan keseriusan dalam menjawab tantangan zaman. Selain mempermudah akses layanan, juga memberi edukasi agar masyarakat semakin melek digital,” tuturnya.
Lebih lanjut, Vyola menilai keberhasilan transformasi digital BPJS Kesehatan tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Setiap pihak punya peran penting — pemerintah sebagai pembuat kebijakan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, fasilitas kesehatan sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kami di rumah sakit siap mendukung penuh upaya digitalisasi demi pelayanan yang optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga berharap agar inovasi digital di sektor kesehatan terus dikembangkan secara luas, tidak hanya pada sistem antrean atau klaim, tetapi juga dalam integrasi data antarinstansi seperti rumah sakit, klinik, apotek, dan laboratorium.
“Dengan sinergi digital yang kuat, kita bisa membangun ekosistem layanan kesehatan yang responsif, transparan, dan berkeadilan. Karena itu, Digitalisasi is a Must,” tutup Vyola. (Rilis)
