Padang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat total belanja negara yang telah direalisasikan di wilayah itu hingga 31 Januari 2025 tumbuh positif 3,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Belanja negara yang telah direalisasikan itu mencapai Rp2,90 triliun atau naik dari periode yang sama tahun lalu yang berada pada angka Rp2,79 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumbar Syukriah di Padang, Jumat.
Total belanja hingga akhir Januari tersebut secara umum mencapai 9,09 persen dari alokasi pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Ia menjelaskan belanja negara secara umum terbagi menjadi dua komponen utama yaitu belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal kementerian atau lembaga di wilayah Sumbar, serta transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan oleh DJPb kepada pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten dan kota di Sumbar.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp357,92 juta atau terealisasi 3,40 persen dari pagu anggaran 2025. Nilai itu mengalami penurunan 14,70 persen dibandingkan tahun lalu yang didorong penurunan pada komponen belanja barang serta belanja modal.
Ia menyampaikan realisasi belanja pegawai selalu meningkat dalam lima tahun terakhir, bahkan pada Januari 2025 tumbuh 5,92 persen. Hal itu disebabkan peningkatan belanja untuk gaji dan tunjangan PNS yang tumbuh 7,02 persen, gaji dan tunjangan TNI dan Polri yang tumbuh 7,82 persen serta gaji dan tunjangan PPPK yang tumbuh 69,17 persen.
Sementara itu, belanja barang pada Januari 2025 mengalami penurunan sebesar 50,54 persen dari tahun lalu yang disebabkan turunnya realisasi belanja barang nonoperasional sebesar 78,46 persen, belanja barang persediaan turun 79,61 persen dan belanja jasa turun 62,37 persen.
Secara umum, belanja modal hingga Januari 2025 mencapai Rp0,86 miliar atau 0,06 persen terhadap pagu Rp2,43 triliun dan terjadi penurunan sebesar 82,62 persen dibandingkan tahun lalu.
Hal tersebut disebabkan adanya penurunan di seluruh komponen belanja modal misalnya belanja modal peralatan dan mesin yang turun 35,34 persen serta belanja modal lainnya turun sebesar 71,79 persen. Kemudian, terkait penyaluran TKD, ia menyebutkan hingga akhir Januari 2025 mencapai Rp2,54 triliun atau 11,88 persen dari alokasi pagu 2025.
"Penyaluran TKD mengalami peningkatan 7,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.
Hal tersebut didorong oleh peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 11,49 persen dimana DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap nilai realisasi keseluruhan TKD dengan porsi 75,26 persen atau sebanyak Rp1,91 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJPb: Belanja negara di Sumbar tumbuh 3,81 persen
