Wako Hendri Arnis komit selaraskan kebijakan nasional

id Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis,pembekalan di Akmil.

Wako Hendri Arnis komit selaraskan kebijakan nasional

Padang Panjang (ANTARA) - Retret yang dilaksanakan Kementerian dalam negeri (Kemedagri) untuk kepala daerah, momentum penting untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif, memperkuat nasionalisme, serta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan global dan nasional di masa depan.

Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis, BSBA, satu diantara ratusan kepala daerah yang mengikuti retret sejak 21 Februari lalu mengatakan komitmennya untuk terus memperkuat kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif dalam membangun Kota Padang Panjang.

"Kami berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan daerah selaras dengan visi pembangunan nasional, demi kesejahteraan masyarakat Padang Panjang yang lebih baik," kata Wako Hendri Arnis, usai mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2).

Delapan hari mengikuti retret, Wako Hendri Arnis tegaskan komitmenya untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan daearah.

Ia mengakui, selama mengikuti retret, berbagai ilmu dan pengalaman diberikan dengan materi strategis dari narasumber, diantaranya menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, serta perwakilan lembaga non-kementerian.

Retret yang digelar Kemendagri bagi kepala daerah bertujuan memperkuat wawasan kepemimpinan serta sinergi dalam pembangunan nasional.

Beberapa topik utama yang dibahas meliputi geopolitik, perkembangan lingkungan strategis, Asta Cita, implementasi nilai-nilai kebangsaan, wawasan nusantara, ketahanan nasional, serta kewaspadaan nasional.

Sesi khusus mengenai kebijakan keuangan negara, pertumbuhan ekonomi, sejarah perjalanan bangsa, serta sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan program strategis nasional.

Presiden Prabowo Subianto pada penutupan kegiatan tersebut, menekankan pentingnya kekompakan, hilirisasi, industrialisasi, serta semangat patriotisme dan nasionalisme sebagai kunci percepatan pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat.

Pengarahan presiden, diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan nasional serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia ke depan.