Solok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat memfokuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 pada percepatan transformasi sektor unggulan daerah melalui penguatan fondasi pembangunan.
Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok Desmalia Ramadanur di Solok, Rabu, (12/2) memaparkan bahwa RKPD Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun 2026 mengacu pada percepatan transformasi daerah melalui penguatan fondasi pembangunan.
"Ke depan, kita akan memperkuat sektor unggulan seperti pertanian berbasis teknologi, ekowisata, serta penguatan UMKM agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah," kata dia.
Dalam RKPD tahun 2026, pemerintah Kabupaten Solok mengusung tema pembangunan, yakni "Perkuatan Fondasi Transformasi melalui Pengembangan Sektor Unggulan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan."
Beberapa strategi utama yang akan diterapkan meliputi transformasi digital pemerintahan dan layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal melalui hilirisasi pertanian dan UMKM, pengurangan kegiatan seremonial dan optimalisasi anggaran serta fokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Dengan adanya penyesuaian anggaran dan kebijakan strategis yang lebih terarah, pemerintah Kabupaten Solok optimistis bahwa RKPD 2026 akan menjadi tonggak bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kendati demikian, ia juga mengungkapkan beberapa tantangan yang akan dihadapi ke depannya berupa tingkat kemiskinan yang mencapai 7,31 persen di atas target 6,81persen serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,91 persen, masih di atas target 4,32 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,29, menunjukkan peningkatan dari target 71,00 serta pertumbuhan ekonomi 4,36 persen, lebih rendah dibandingkan beberapa daerah di Sumatera Barat.
Di samping itu, Sekda Kabupaten Solok Medison menekankan bahwa RKPD 2026 harus lebih rinci dan terstruktur agar sesuai dengan kebijakan nasional dan kondisi keuangan daerah.
Ia mengingatkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan mengalami pemotongan sekitar Rp77 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Pengurangan anggaran ini akan berdampak pada sektor perjalanan dinas, konsumsi rapat, BBM, lembur, dan alat tulis kantor. Namun, layanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak akan terkena pemangkasan,” ujar Medison.
Ia juga menegaskan bahwa RKPD 2026 akan difokuskan pada pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM.
Pemerintah daerah akan menerapkan prinsip Money Follow Program, dimana anggaran hanya akan dialokasikan untuk program prioritas yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, kita optimis Solok dapat mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang," ucap dia.
