KPPU Wilayah I pelajari pengadaan bahan baku program tiga juta rumah

id kppu,kepala kppu,program tiga juta rumah,tiga juta rumah,fahri hamah,ridho pamungkas,muhammad zulfikar,bahan baku tiga j

KPPU Wilayah I pelajari pengadaan bahan baku program tiga juta rumah

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Ridho Pamungkas saat diwawancarai di Padang, Sumatera Barat. (ANTARA/Fandi Yogari)

Padang (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I masih mempelajari pengadaan termasuk penetapan harga bahan baku program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"KPPU masih mempelajari bagaimana konsep program tiga juta rumah yang meliputi proses pengadaan bahan dan lain sebagainya," kata Kepala KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas di Padang, Rabu.

Ridho mengatakan apabila nantinya pemerintah menerapkan skema tender konsolidasi dengan tujuan efisiensi anggaran, maka hal tersebut tidak masalah selama tidak merugikan keuangan negara.

"Misalnya nanti bahan baku semen dan batu bata disuplai oleh salah satu produsen seperti BUMN, dan ini tidak masalah sepanjang bertujuan untuk efisiensi anggaran," ujar dia.

Meskipun demikian, KPPU memastikan akan tetap mengawasi implementasi program Astacita Presiden Prabowo tersebut agar tidak terjadi penyelewengan terutama dari sisi kompetisi atau persaingan harga yang ditawarkan produsen. Tidak hanya itu, KPPU juga akan mengawasi pengadaan lahan hingga mekanisme rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah itu bisa ditempati.

Ridho mengatakan beberapa waktu sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan KPPU untuk membahas pengadaan bahan baku program tiga juta rumah.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih mencari formulasi pengadaan yang tepat. KPPU juga masih membahas hal ini di internal," ujarnya.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kementerian tersebut masih melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN.

Fahri mengatakan kementerian tersebut memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh kementerian itu.