Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatra Barat (Sumbar) bersama seluruh jajaran Pemasyarakatan yang ada di provinsi setempat menandatangani perjanjian kinerja untuk menjadi pedoman sepanjang 2025.
Penandatanganan janji kinerja itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro, Padang, pada Senin (20/1).
"Pencanangan pakta integritas ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Sumbar," kata Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Ditjenpas Sumbar Rio M Sitorus.
Ia mengatakan jajaran Pemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) beserta Cabang Rutan harus terus melakukan evaluasi dan pembenahan kinerja.
"Kami bertekad serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan bisa terpuaskan," katanya.
Menurutnya perjanjian kinerja itu harus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas oleh seluruh jajaran di Sumbar, jika ada yang melenceng maka akan diganjar dengan sanksi sesuai peraturan.
Rio menegaskan bahwa jajaran Pemasyarakatan atau yang biasa disebut sepabagi penjara harus memastikan pelayanan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Tidak ada lagi ruang bagi praktik-praktif negatif seperti KKN ataupun Pungutan Liar (Pungli), seluruh jajaran diminta mematuhi ini," tegasnya.
Selain janji kinerja, dalam kesempatan itu juga dilakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang didorong oleh Kemenpan-RB RI.
Kegiatan dihadiri langsung oleh Asisten Pencegahan Ombudsman RI Sumbar Yunesa Rahman, Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Sumbar Fortuna Maisari, Kejaksaan, unsur pemerintah daerah, serta seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Sumbar.
Menanggapi arahan tersebut, Kalapas Suliki Kamesworo mengatakan pihaknya siap untuk melakukan inovasi di bidang pelayanan terhadap publik.
"Kualitas pelayanan akan terus kami tingkatkan, bahkan ada yang sudah berbasis digital. Selain itu kami juga harus memastikan bahwa setiap pelayanan bebas dari praktik pungutan liar," jelasnya.
Ia menceritakan selama ini Lapas Suliki sudah melaksanakan berbagai program pembinaan terhadap warga binaan, hingga melahirkan karya-karya yang inovatif dan bernilai ekonomis.
"Kami senantiasa memberikan program pembinaan kepada warga binaan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi, mengubah diri serta perilaku, sehingga ketika bebas nanti mereka sudah punya bekal," jelasnya.
