Pj. Wako Padang Panjang : perlu evaluasi dan gebrakan atasi stunting

Padang Panjang (ANTARA) - Pj. Walikota Padang Panjang Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si mengungkapkan masih perlu adanya evaluasi dan beberapa gebrakan lainnya untuk mengatasi permasalahan stunting, baik dari segi balita, ibu hamil dan gizi anak.

Hal itu disampaikan Pj. Walikota Padang Panjang pada diseminasi hasil pengukuran dan publikasi data stunting di Balaikota, Senin (9/9).

Kota Padang Panjang Sumatera Barat, sudah melakukan enam aksi untuk menurunkan angka stunting di kota itu dan saat ini sudah sampai aksi ketujuh.

"Kita sudah sampai di tahap ini, namun secara data masih perlu dievaluasi lagi. Dari semua tahapan yang telah kita lakukan, baik itu dalam mendampingi calon pengantin, ibu hamil, gizi anak dan lainnya, usahakan setiap tahapan tercapai hingga 100 persen," harap Sonny.

Ia menyebutkan, capaian 2023 belum memenuhi target nasional 14 persen pada 2024. Sampai akhir 2024 ini prevalensi stunting seluruh daerah akan terus dievaluasi dan Padang Panjang masih perlu melakukan beberapa upaya lagi, karena belum memenuhi target nasional, dwngan melakukan aksi dan hasil dari kinerja yang telah dilakukan.

"Kerja kita belum selesai. Masih banyak yang perlu kita lakukan lagi untuk mencapai angka 14 persen ini. Apa kendala yang ada di lapangan segera laporkan. Satu tahun kita hanya bisa menurunkan 1 persen, untuk itu perlu upaya kita dua kali lipat ditahun ini. Mari kita bahu-membahu menurunkan angka stunting. Ini tugas kita bersama," ungkap Sonny.

Sonny, menjelaskan angka prevalensi stunting Padang Panjang cukup baik berdasarkan data e-PPBGM. Januari 2024 pada angka 13,71 persen, Agustus 2024 berada pada 10,57 persen. Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2021 angka stunting Padang Panjang 20 persen. Tahun 2022 pada angka 16,8 persen. Tahun 2023 pada 15,8 persen yang merupakan terendah ke-2 di Sumbar.

"Data yang digunakan secara nasional adalah data SKI. Jika kita mengacu pada data SKI, maka telah terjadi penurunan kasus stunting Padang Panjang sebanyak 1 persen dari 16,8 persen tahun 2022 menjadi 15,8 persen tahun 2023," jelas dia.

Kepala Dinas Kesehatan dr. Faizah, pada kesempatan tersebut mengatakan aksi ketujuh yang dilakukan ini sebagai upaya dalam menekan angka stunting dengan Dinkes sebagai penanggung jawab aksi ketujuh ini.

"Aksi ketujuh inilah yang akan memperlihatkan sebaran data yang telah kita lakukan dari semua aksi. Berdasarkan data hasil evaluasi semester I Kemendagri untuk Kota Padang Panjang, data catin masih berada diangka 63,02 persen, pantauan balita 89,3, ibu hamil 58,1 persen, serta keluarga beresiko stunting 74,76 persen," sebut dr. Faizah.

Diseminasi hasil pengukuran dan publikasi data stunting dilaksanakan pemerintah kota Padang Panjang melalui Dinas Kesehatan, untuk mengetahui sebaran data stunting di Kota Padang Panjang. Hadiri pada kegiatan tersebut Forkopimda, staf ahli, kepala OPD, Pj Ketua TP-PKK Kota, Sri Hidayani Sonny, S.E.Ak, camat, lurah, PKB, TPPS dan tim pendamping keluarga.