Bank Indonesia: Inflasi Sumbar masih terkendali melalui kinerja TPID

id tpid, bps sumbar,pengendalian inflasi,bank indonesia ,bi sumbar

Bank Indonesia: Inflasi Sumbar masih terkendali melalui kinerja TPID

Foto udara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Antara/Fandi Yogari.

Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan realisasi inflasi tahunan provinsi setempat masih terkendali melalui kinerja tim pengendalian inflasi daerah (TPID) setempat.

"Inflasi Sumbar masih terkendali dan berada di sekitar batas atas target inflasi 2,5±1 persen year on year (yoy)," kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumbar Irfan Sukarna di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan pengendalian inflasi tersebut berkat dukungan dan sinergi yang kuat dari TPID Sumbar dalam mengendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta melakukan berbagai kegiatan komunikasi efektif dengan pihak terkait.

Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada Februari 2024 antara lain penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah, sidak pasar tinjauan harga dan pasokan secara rutin.

Selanjutnya TPID juga melakukan intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling, pendistribusian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan stok pangan komersil oleh Bulog.

Kemudian TPID juga melakukan penguatan digitalisasi data dan informasi komoditas pangan hingga komunikasi efektif lainnya dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi di masyarakat.

"TPID provinsi, kabupaten dan kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi agar inflasi indeks harga konsumen terkendali," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Sugeng Arianto mengatakan naiknya sejumlah indeks kelompok pengeluaran menjadi pemicu inflasi di Ranah Minang yang mencapai 3,32 persen secara yoy pada Februari 2024.

"Inflasi ini akibat kenaikan harga indeks pengeluaran kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,84 persen," kata Sugeng Arianto.