Kemenkumham Sumbar: LP Padang butuh 'shelter' untuk mitigasi bencana

Padang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat Haris Sukamto menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang butuh bangunan 'shelter' untuk mitigasi bencana.

"Lapas Padang lokasinya persis berada di bibir pantai sehingga butuh 'shelter' untuk mitigasi bencana," kata Haris dalam acara pisah sambut Kalapas Padang di Padang, Selasa.

Ia mengatakan kebutuhan 'shelter' Lapas Padang bukan tanpa alasan, namun karena mengingat kondisi daerah yang rawan terjadi gempa bumi.

"Gempa bumi memiliki potensi untuk terjadinya tsunami, oleh karenanya kami butuh 'shelter' sebagai tempat mengevakuasi para narapidana di Lapas Padang," jelasnya.

Ia berharap ada perhatian dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan 'shelter' tersebut mengingat penghuni Lapas Padang mayoritas warga Padang yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang.

"Kondisi warga binaan pemasyarakatan (WBP) saat menghadapi bencana berbeda dengan orang yang ada di luar karena mereka dalam keadaan terkurung," jelasnya.

Haris mengatakan Lapas Padang pernah melakukan simulasi ketika tsunami terjadi, dari situ diketahui bahwa upaya evakuasi WBP memakan banyak waktu.

"Kita sama-sama tidak mengharapkan bencana terjadi, namun demikian upaya mitigasi harus dilakukan guna meminimalisir dampak serta risiko ketika bencana terjadi," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan kebutuhan 'shelter' yang disampaikan Haris Sukamto akan dijadikan perhatian oleh pihaknya.

"Masukan dari Kakanwil tadi akan kami tindak lanjuti dan selanjutnya akan didiskusikan dengan pihak terkait," jelasnya yang hadir langsung dalam acara pisah sambut di Lapas Padang.

Ia mengatakan kebutuhan 'shelter' harus disikapi agar tidak mengabaikan keselamatan WBP Lapas Padang yang mayoritas adalah warga Kota Padang.