HKBN 2024, Kota Padang Kuatkan Fase Pra Bencana

id BNPB, Padang, Hendri Septa

HKBN 2024, Kota Padang Kuatkan Fase Pra Bencana

Wali Kota Padang, Hendri Septa. (ANTARA/HO-Pemkot Padang)

Padang (ANTARA) - Dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), Jumat (26/04/2024), Pemerintah Kota Padang memperkuat fase Pra bencana guna meminimalisir kerusakan atau korban bencana.

Wali Kota Padang Hendri Septa, dalam sambutannya menyebutkan bahwa pengurangan risiko bencana ini menjadi atensi Pemko Padang. Salah satunya memasang marka biru pada jalan penanda perkiraan kawasan aman dari tsunami (Blue Line Tsunami Safe Zone).

"Sebanyak 25 marka biru sudah kita pasang. Atau marka yang bertuliskan anda sedang berada pada kawasan perkiraan aman tsunami," ucapnya di Gedung Youth Centre.

Penanganan dan penanggulangan bencana sebutnya harus menjadi kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Melalui momentum HKBN ini masyarakat diharapkan lebih bisa memahami, mengantisipasi dan melakukan mitigasi mandiri jika terjadi bencana.

Dalam acara peringatan HKBN 2024 di Youth Center Bagindo Aziz Chan itu, juga dilakukan penekanan tombol menandai dimulainya latihan dan simulasi kebencanaan serentak di seluruh wilayah Indonesia, tepat pukul 10.00 waktu setempat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekan tombol untuk mengawali latihan kebencanaan.

Ia menegaskan kebencanaan harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat. Muhadjir mengingatkan hal tersebut, khususnya kepada warga Sumatra Barat.

"Seluruh kepala daerah, kabupaten/kota harus mengenali betul-betul ancaman bencana di daerah. Mencakup informasi yang tepat dan data yang cukup di masing-masing wilayah, termasuk keadaan geologi maupun geografinya,” ucapnya.

Ia menyebutkan penanggulangan bencana di Sumatra Barat harus menjadi prioritas utama, sebab Sumbar punya segala bentuk potensi bencana.

"Sebagai langkah mitigasi bencana, maka perlu dilakukan simulasi bencana oleh pemerintah daerah. Ini bisa dijadikan sebagai program pemerintah daerah yang dilakukan secara rutin dan berkala, yang kemudian diterapkan di instansi-instansi, dan seluruh kalangan masyarakat," tuturnya.

Dalam acara itu hadir juga jajaran Kemenko PMK, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan jajaran, serta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.*