Komisi IV DPRD desak Pemprov Sumbar prioritaskan pembangunan ruas jalan

id Jalan rusak

Komisi IV DPRD desak Pemprov Sumbar prioritaskan pembangunan ruas jalan

Komisi IV DPRD Sumatera Barat mendesak pemerintah provinsi (pemprov) setempat untuk memprioritaskan pembangunan ruas jalan provinsi Simpang Empat-Talu-Panti yang putus akibat gempa Pasaman pada Februari 2022. (Antara/HO-Humas DPRD Sumbar)

Padang (ANTARA) - Komisi IV DPRD Sumatera Barat mendesak pemerintah provinsi (pemprov) setempat untuk memprioritaskan pembangunan ruas jalan provinsi Simpang Empat-Talu-Panti yang putus akibat gempa Pasaman pada Februari 2022.

"Setelah terputus akibat gempa lebih kurang satu setengah tahun lalu, hingga saat ini Pemprov Sumbar belum kunjung membangun kembali jalan Simpang Empat-Talu-Panti yang menjadi akses penghubung Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said di Padang, Senin.

Menurut Zulkenedi, persoalan tersebut sudah berulang kali disampaikan saat rapat dengan organisasi perangkat daerah terkait. Namun, belum ada tindak lanjut hingga kini. Padahal, kondisinya sangat membahayakan pengendara.

Politisi Golkar itu menjelaskan kewenangan ruas jalan Simpang Empat-Talu-Panti berada pada Pemprov Sumbar. Oleh sebab itu, perlu langkah cepat mengatasi permasalahan tersebut sebelum munculnya korban.

"Pemprov Sumbar mestinya memprioritaskan permasalahan ini," kata dia menegaskan.

Zulkenedi menegaskan sama sekali tidak setuju adanya bantuan-bantuan sosial baik untuk panti, rumah ibadah, sekolah dan yang lainnya. Namun, Pemerintah daerah diminta lebih bijak dan menetapkan skala prioritas.

"Tidak hanya Pasaman Barat atau Pasaman, di manapun daerah yang darurat maka Pemprov Sumbar harus memprioritaskannya," ujar dia.

Menurutnya, hal tersebut bukan tentang memperbaiki jalan untuk meningkatkan kualitas, atau membangun jalan baru. Namun, memperbaiki akses jalan yang terputus akibat bencana alam, dan hal itu tidak bisa ditunda.

Di satu sisi, pemerintah daerah bisa menggunakan dana tak terduga yang sudah dianggarkan setiap tahunnya pada APBD untuk memperbaiki jalan akibat terdampak bencana alam.

"Mestinya ada political will dari Pemprov Sumbar agar dana itu digunakan ke sana," ucapnya.