Padang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi meminta kepala daerah untuk memerhatikan berbagai sarana mitigasi bencana alam seperti jalur evakuasi dan shelter guna menekan berbagai risiko apabila terjadi musibah.
"Di saat bersamaan masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti gempa bumi," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi di Padang, Rabu.
Supardi mengatakan, dari lima juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau sekitar satu juta di antaranya tinggal di kawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor hingga letusan gunung api.
Terkait gempa bumi, wilayah Sumbar dilewati tujuh segmen patahan besar Sumatera yang berpotensi menimbulkan gempa dengan magnitudo 6,9 hingga 7,6. Selain itu, terdapat potensi gempa cukup besar dari segmen Megathrust Mentawai yang terakhir kali terjadi pada tahun 1797.
Mengingat ancaman bencana alam itu, Supardi meminta agar sarana mitigasi dan tanggap bencana harus diperhatikan pemerintah daerah secara optimal.
Terkait pelaksanaannya, DPRD meminta semua pihak saling berkoordinasi agar bisa menanggulangi dampak buruk bencana alam.
"Kita minta perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penanganan bencana. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan standar operasional prosedur yang jelas pra bencana maupun pascabencana," ujarnya.
Untuk diketahui, menurut kajian ahli kebencanaan Rusnardi Rahmat Putra, selama 20 tahun terakhir korban jiwa akibat berbagai jenis bencana alam seperti gempa, longsor, hingga banjir mencapai 2.882 jiwa.
Dalam hal ini gempa bumi menelan korban jiwa paling banyak yakni 1.768 jiwa dan 356.264 rumah masyarakat rusak akibat goncangan gempa.
Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said mengatakan kewaspadaan akan bencana hendaknya tidak hanya terfokus pada bulan tertentu saja. Sebab, ancaman bencana selalu mengintai setiap saat.
Apalagi, Sumbar merupakan daerah yang terdiri dari pegunungan, perbukitan serta garis pantai. Tidak hanya tsunami dan gempa, longsor hingga banjir akibat saluran drainase yang tidak bekerja optimal juga menjadi pekerjaan rumah yang mesti segera ditangani.
Berita Terkait
Pimpinan DPRD perempuan pertama di Agam resmi dilantik
Senin, 9 Desember 2024 14:57 Wib
KPK periksa pejabat Pemkot Bandung soal aliran dana ke DPRD Bandung
Sabtu, 7 Desember 2024 14:34 Wib
Pemkot Bukittinggi minta dukungan pelaksanaan MTQ Sumbar ke DPRD Provinsi
Selasa, 3 Desember 2024 18:16 Wib
Pemkab dan DPRD Tanah Datar komit dalam pencegahan korupsi
Selasa, 3 Desember 2024 15:28 Wib
Wakil Ketua DPRD Pessel ingatkan Perangkat Daerah agar menuntaskan serapan DAK
Selasa, 3 Desember 2024 9:47 Wib
HJK 234 Kota Padang Panjang Sejahtera Berkelanjutan
Minggu, 1 Desember 2024 20:41 Wib
DPRD Sumbar sosialisasikan perda pencegahan penyalahgunaan narkotika
Minggu, 1 Desember 2024 12:51 Wib
APBD Bukittinggi 2025 Ketok Palu, Pemkot-DPRD sepakati Propemperda
Sabtu, 30 November 2024 14:28 Wib