Bupati : Indikator sosial ekonomi Dharmasraya membaik pasca COVID-19

id pemkab dharmasraya,indikator sosial ekonomi

Bupati : Indikator sosial ekonomi Dharmasraya membaik pasca COVID-19

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan. (ANTARA/Ilka Jensen)

Pulau Punjung (ANTARA) - Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) cenderung membaik pasca COVID-19 jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan penurunan angka kemiskinan.

"Dilihat dari indikator yang ada sosial ekonomi menunjukkan angka menggembirakan untuk pertumbuhan ekonomi kita, seperti pada sektor pertanian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan angka kemiskinan," kata Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pulau Punjung, Jumat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), kata dia pertumbuhan ekonomi Dharmasraya yang sempat bertahan di angka -1,39 persen pada puncak Pandemi COVID-19 tahun 2020, mulai tumbuh signifikan menjadi 3,42 persen sampai 2022.

Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya pada 2022 tergolong dalam kategori tinggi di angka 72,30, naik dari sebelumnya hanya 71,76. Dharmasraya juga tercatat sebagai Kabupaten dengan IPM tertinggi diantara daerah otonom baru hasil pemekaran 2004.

Sementara persentase penduduk miskin Dharmasraya tahun 2022 juga menunjukkan angka terendah sejak tahun 2018. Pada tahun ini penduduk miskin tercatat hanya 5,56 persen, menurun dari tahun sebelumnya di angka 66,7 persen.

"Pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomian Dharmasraya, yakni 27,50 persen, seiring juga stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, yang merupakan komoditi unggulan Dharmasraya," ungkap dia.

Menurut dia sektor ekonomi memang fokus utama Pemkab Dharmasraya dalam menghadapi COVID-19 yang berlangsung hampir dua tahun belakangan.

Menurutnya Pemkab Dharmasraya tetap mengutamakan program-program yang dapat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat guna mengurangi dampak negatif COVID-19, meskipun pemerintah melakukan penyesuaian anggaran untuk bantuan sosial.

Kemudian, selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kata dia pemkab setempat juga berusaha agar sektor UMKM tetap berjalan, walaupun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kami menyadari sektor UMKM berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi masyarakat selama pandemi, oleh karenanya kita jaga agar tetap berjalan sebagaimana mestinya," katanya.