Larangan buka bersama agar pejabat hidup sederhana

Padang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat Supardi menilai larangan buka puasa bersama bagi pejabat yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet memiliki esensi agar para pejabat hidup lebih sederhana.

"Ini sepertinya Presiden ingin menyampaikan secara kiasan dan berharap pejabat bersikap lebih sederhana, toleransi, dan sebagainya," kata Supardi di Padang, Jumat.

Menurutnya, larangan buka puasa bersama oleh kepala negara tersebut mengingat kondisi saat kini angka kemiskinan yang masih cukup tinggi sehingga para pejabat harus bisa hidup sederhana.

"Jadi, supaya masyarakat tidak sakit hati melihat pejabat mengundang orang berbuka puasa dan berfoya-foya. Sementara, sebagian masyarakat ada yang tidak bisa makan," kata dia.

Ia memperkirakan esensi larangan buka puasa bersama oleh presiden ditujukan untuk pejabat agar hidup lebih sederhana.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan Surat Bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet berkaitan dengan larangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada para menteri/pejabat pemerintahan.

Berikutnya, ketentuan dalam surat tersebut tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga publik masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.

Tidak hanya itu, yang tidak kalah penting adalah saat ini aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan sangat tajam dari masyarakat.