Rapat paripurna pengesahan AKD alot, Fraksi Gerindra usulkan 14 anggota duduk di Komisi IV DPRD Sumbar

Padang (ANTARA) - Rapat paripurna penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sumatera Barat berjalan alot dan terpaksa ditunda pengesahannya setelah fraksi Gerindra mengusulkan seluruh anggotanya 14 orang duduk di Komisi IV DPRD Sumbar sehingga menimbulkan perdebatan panjang dalam rapat tersebut.

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi usai paripurna di Padang, Jumat mengatakan paripurna ini akan dilanjutkan pada Senin (7/3) setelah tidak ada kesepakatan terkait usulan seluruh fraksi di DPRD Sumbar untuk menetapkan anggotanya di AKD dalam rapat paripurna hari ini.

"Kemungkinan akan ada perombakan usulan yang terdahulu dan nanti disahkan di paripurna selanjutnya," kata dia.

Menurut dia dalam pasal 47 PP 12 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatakan jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.

Dalam kata perimbangan ini, ada juga fraksi lain yang tidak berimbang. Di satu komisi dia meletakkan satu anggota sementara di komisi lain langsung tiga orang.

"Harusnya fraksi ini meletakkan anggotanya di semua komisi lalu jika berlebih baru ditambahkan. Saya rasa itu baru berimbang," kata dia.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengatakan kebijakan mengutus seluruh anggota fraksi di Komisi IV DPRD Sumbar ini merupakan terobosan baru yang diambil partai untuk mendukung program unggulan Gubernur Sumbar yakni pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Terutama setelah adanya persoalan paket pembangunan yang mangkrak pada tahun 2021 yang membuat adanya azas ketertundaan manfaat dan menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah dengan adanya penundaan pengerjaan hingga tahun depan sehingga menimbulkan eskalasi harga.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ada problem serius yakni ada pekerjaan yang pengerjaan masih 10 persen namun pencairan dana sudah mencapai 27,5 persen.

"Kenapa ini terjadi karena pengawasan kurang dan ini yang coba kita perbaiki," kata dia.

"Kita melihat fungsi pengawasan yang tidak intensif membuat ini terjadi dan ini yang ingin kita lakukan. Kita ingin seluruh anggota fraksi di Komisi IV DPRD Sumbar dan mempercayakan komisi lainnya kepada sahabat kita di fraksi lain," kata dia.

Rapat paripurna ini rencananya digelar pada Jumat (4/3) pagi lalu ditunda hingga Jumat siang. Selepas itu rapat paripurna dimulai pukul 14.00 WIB dan berjalan alot bahkan sempat diskor beberapa saat untuk mencari kata sepakat.

Pimpinan rapat paripurna akhirnya menunda rapat karena masuknya waktu sholat Ashar dan rapat dimulai kembali pukul 16.30 WIB dan ada sejumlah pernyataan dari anggota DPRD Sumbar yang masih belum menyetujui usulan tersebut hingga rapat akhirnya ditunda dan dilanjutkan pada Senin (7/3).

Adapun usulan anggoat Komisi yang diusulkan Komisi I yang membidangi pemerintahan adalah Rafdinal (PKS) Irzal Ilyas (Demokrat), Maigus Nasir (PAN), Hendra Irwan Rahim (Golkar), Sawal (PPP-Nasdem) dan Syafril Huda (PPP-Nasdem).

Kemudian Komisi II yang membidangi ekonomi terdiri dari Mochklasin (PKS),M Ihpan (PKS), Arkadius Dt Intan Bano (Demokrat), M Ikhbal (PAN),Nella Abdika Zamri (Golkar), Bakri Bakar (PPP-Nasdem) dan Firdaus (PDIP-PKB).

Komisi III bidang keuangan diusulakan ditempati Rahmat Saleh (PKS), Ali Tanjung, Nofrizon dan, Jefri Masrul fraksi Demokat,Dody Delvi (PAN), Zarfi Deson (Golkar) dan Irwan Afriadi (PPP-Nasdem).

Sementara Komisi IV DPRD Sumbar akan diisi 29 anggota DPRD yang terdiri 14 orang dari fraksi Gerindra yakni Evi Yandri, Khairuddin Simanjuntak, Muchlis Yusuf Abit, Mario Syahjohan, Syafruddin Putra, Jempol, Hidayat, Mesra, Yunisra Syahiran,Desrio Putra, Jasma Juni, Ismunandi Syofyan,Nurkhalis, Nurfirman Wansyah dan Budiman (PKS).

Kemudian Suharjono dan Nurnas dari Demokrat, Bukhari Dt Tuo, Artati dan Ahmad Rius dari fraksi PAN, Zulkenedi Said, Lazuardi Erman dan Siti Izzati Aziz dari fraksi Golkar. Taufik Syahrial dan Imral Adenansi (PPP-Nasdem), Albert Hendra Lukman, Syamsul Bahri, Leliarni,Rico Alviano (PDIP-PPP).

Sementara Komisi V bidang kesejahteraan rakyat diusulkan ditempati Gustami Hidayat dan Muhammad Ridwan (PKS), Ismet Amziz dan Aida (Demokrat), Daswanto, Muhayatul dan Muzli M Nur (PAN), Hardinalis Kobal dan Afrizal (Golkar), Daswipetra (PPP-Nasdem) dan Donizar (PDIP-PKB).