Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan bahwa meski tanpa GBHN, Indonesia telah memiliki arah pembangunan nasional yang terstruktur dengan baik.
“Memang kita tidak memiliki GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara, Red), tapi bukan berarti kita tidak memiliki arah pembangunan,” kata Hatta Rajasa ketika menyampaikan pidato sambutan dalam puncak acara HUT Ke-23 PAN secara daring, Senin.
Menurut Hatta Rajasa, arah pembangunan Indonesia telah dipaparkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang saat ini sedang dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk rencana pembangunan pada tahun 2025-2050.
“(UU tersebut, red) Telah secara rinci mengatur arah sasaran dan target pembangunan Indonesia yang jauh lebih lengkap dari GBHN,” ujarnya.
Selanjutnya, menanggapi kebijakan pembangunan presiden yang berubah-ubah, Hatta mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, telah diatur agar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai acuan dalam merumuskan program kerja yang menjadi janji politik mereka dalam melakukan kampanye.
“Janji-janji tersebut akan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” kata Hatta menambahkan.
Oleh karena itu, bagi Hatta, argumen Pemerintah yang ingin melakukan amendemen pada UUD 1945 guna menambahkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) guna membangkitkan kembali GBHN dan menjadi acuan dari arah pembangunan nasional, patut dipertanyakan.
Ia juga mengatakan, tidak ada yang dapat menjamin bahwa amendemen terbatas tidak akan menimbulkan kegaduhan baru seiring dengan isu tiga periode presiden, maupun isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027, yang muncul akibat keinginan Pemerintah melakukan amendemen UUD 1945.
“Amendemen sah-sah saja dan bisa dilakukan, namun pertanyaan tadi tentu menggelitik kita semua,” ujarnya lagi.
Hatta berharap agar Dewan Pakar PAN dan jajaran fraksi dapat bekerja keras dalam melanjutkan agenda-agenda reformasi dan meluruskan penyalahgunaan reformasi, sehingga PAN tetap menjadi harapan rakyat dan selalu dikenal sebagai partai yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. (*)
Berita Terkait
Wakil Ketua MPR ingatkan aturan terkait amendemen UUD 1945
Sabtu, 19 Agustus 2023 8:13 Wib
Capres perseorangan yang masih sebatas mimpi
Minggu, 13 Juni 2021 8:00 Wib
Analis: embahasan amendemen UUD melebar ke mana-mana
Minggu, 24 November 2019 8:40 Wib
Jokowi dan Zulkifli Hasan bertemu, ternyata ini yang dibahas
Senin, 14 Oktober 2019 16:05 Wib
Zulkifli Hasan: semua partai termasuk DPD setuju amendemen terbatas UUD 1945
Senin, 26 Agustus 2019 12:00 Wib
Pembangunan negara hanya ditentukan visi misi presiden terpilih, Politikus PAN usul MPR hidupkan lagi GBHN
Selasa, 13 Agustus 2019 6:35 Wib
MPR: Wacana Amendemen UUD Dibahas Lembaga Pengkajian
Sabtu, 11 Juli 2015 13:19 Wib
Penandatanganan Amendemen Kontrak Tambang Sebelum 20 Oktober
Jumat, 12 September 2014 13:25 Wib