Realisasi pendapatan daerah Agam 2020 hanya 98,92 persen

Lubukbasung (ANTARA) - Bupati Agam, Sumatera Barat, Andri Warman mengatakan realisasi pendapatan daerah Agam 2020 hanya sebesar Rp1,36 triliun dari target Rp1,38 triliun atau 98,92 persen akibat pandemi COVID-19.

"Realisasi pendapatan daerah hanya 98,92 persen," katanya saat rapat paripurna terkait nota penjelasan Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) 2020 di aula utama DPRD Agam, Senin.

Ia mengatakan, sementara realisasi belanja daerah 2020 hanya Rp1,35 triliun dari target Rp1,44 triliun atau 93,59 persen.

Belanja daerah itu terdiri dari belanja tidak langsung dari Rp964,1 miliar dan realisasi hanya Rp910,6 miliar atau 94,45 persen.

Sedangkan belanja langsung Rp482,6 miliar dan teralisasi Rp443,4 miliar atau 91,88 persen.

"Untuk pembiayaan daerah terialisasi 100 persen dari direncanakan Rp65,99 miliar," katanya.

Ia menambahkan, laju pertumbuhan ekonomi di Agam pada 2020 mengalami konstraksi yang cukup besar mencapai 1,38 persen dan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan capaian 2019 sebesar 4,78 persen.

Ini seiring dengan situasi yang dialami secara nasional akibat dampak pandemi COVID-19.

"Mayoritas seluruh daerah di Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami konstraksi ekonomi yang cukup besar," katanya.

Untuk indek pembangunan manusia, tambahnya mengalami peningkatan sebesar 0,09 dari 2019 dan berdasarkan data BPS 2020 IPM Agam 72,46.

Capaian itu menempatkan Agam sebagai kabupaten degan indeks tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten di Sumbar.

Sedangkan tingkat ketimpangan yang terindentifikasi dari nilai indeks gini berada pada angka 0,265 dari target 0,32. Capaian itu telah melampaui target akhir RPJM sebesar 0,3.

"Kita telah mampu menuntaskan target pemerataan pendapatan masyarakat secara signifikan," katanya.

Tingkat pengangguran terbuka pada 2020 sebesar 4,61 persen. Ditengah pandemi COVID-19, kinerja ekonomi masih mampu menyerap tenaga kerja dengan penurunan sebesar 0,17 persen dari capaian 2019.

Sementara tingkat kemiskinan 2020 sebesar 6,75 persen berada diposisi stagnan dan sama dengan tingkat capaian 2019.

"Secara keseluruhan kondisi makro ekonomi Agam pada 2020 tidak mengalami dampak yang terlalu parah," katanya.

Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan RKPJ itu dipimpin Ketua DPRD Agam, Novi Irwan, dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, pimpinan DPRD, anggota dan kepala dinas. ***2***