Jakarta, (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan bahwa salah satu alasan Bulog tidak dimasukkan dalam holding BUMN klaster pangan, yakni karena adanya rencana pembentukan badan pangan nasional.
Budi Waseso mengatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir memang berencana mengubah fungsi Perum Bulog sebagai badan ketahanan pangan. Namun demikian, ia tidak mengetahui kapan perubahan tersebut direalisasikan.
"Karena ada rencana program Bulog ini akan berubah. Saya tidak tahu ini berubahnya kapan dan untuk apa jadinya, saya belum tahu. Tapi salah satunya menjadi badan pangan, sehingga dipisahkan oleh Pak Menteri," kata Budi Waseso atau akrab disapa Buwas di Jakarta, Kamis.
Buwas mengaku tidak mempermasalahkan terkait dibentuknya holding BUMN Pangan tanpa memasukkan Bulog yang memang ditugaskan sebagai pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan buffer stock.
Menurut dia, Bulog akan terus fokus menjalankan penugasan pemerintah, terutama menjaga stok aman cadangan beras pemerintah (CBP), serta menyerap produksi gabah petani guna stabilisasi harga.
Seperti diketahui, holding BUMN sektor pangan yang telah dibentuk oleh Kementerian BUMN terdiri dari PT RNI, Berdikari, Perikanan Indonesia (Perindo), Perikanan Nusantara (Perinus), Pertani, Sang Hyang Seri, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Garam. Induk BUMN pangan adalah PT RNI.
Sejumlah anggota dewan pun telah mendorong agar pemerintah segera membentuk badan pangan nasional, salah satunya Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.
Johan mengingatkan pembentukan lembaga tersebut sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai di seluruh Tanah Air.
"Perlu segera dibentuk badan pangan nasional yang bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain, untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga baik pada saat harga tinggi maupun pada saat harga jatuh," kata dia.
Senada dengan itu, Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki badan pangan nasional seperti yang diperintahkan oleh UU. Rieke mengusulkan agar keberadaan Perum Bulog dikonversikan menjadi badan pangan nasional.
"Perintah Undang-Undang Pangan, kita harus segera memiliki badan pangan nasional. Daripada membuat badan baru, sebetulnya (Bulog) ini dikonversikan saja untuk menjadi badan pangan nasional," katanya.
Berita Terkait
Kementerian BUMN: Daycare Pupuk Indonesia dukung kinerja perempuan
Kamis, 9 Mei 2024 13:08 Wib
Erick siapkan blue print hingga 2034 termasuk penyatuan pupuk-pangan
Senin, 6 Mei 2024 9:43 Wib
Kementerian BUMN rasionalisasi dan perbaiki keuangan di Indofarma
Senin, 6 Mei 2024 5:24 Wib
Pengamat: Olahraga Indonesia makin cemerlang lewat dukungan BUMN
Minggu, 5 Mei 2024 13:24 Wib
BUMN-IBC kerja sama implementasikan ekosistem energi baru
Selasa, 30 April 2024 19:16 Wib
Erick Thohir: BUMN harus agresif cari peluang di tengah isu geopolitik
Sabtu, 20 April 2024 18:36 Wib
LKBN Antara kembali gelar mudik gratis bersama BUMN
Minggu, 7 April 2024 19:47 Wib
Mudik gratis safari ramadan BUMN 2024 disambut antusias perantau Minang di Dumai
Sabtu, 6 April 2024 22:39 Wib