Padang, (ANTARA) - DPRD Sumatera Barat menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI pada Jumat (14/8)
Ketua DPRD Sumatera Barat di Padang, Jumat Supardi mengatakan momentum penyampaian pidato Presiden RI Joko Widodo yang merupakan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Menurut dia presiden sebagai wakil lembaga negara wajib menyampaikan kinerja lembaga - lembaga negara kepada MPR yang merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri.
"Dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang diejawantahkan oleh MPR sehingga perlu mengetahui sampai sejauh mana lembaga negara dan lembaga pemerintahan telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai amanah konstitusi," kata dia.
Sebagai pemberi kedaulatan rakyat dapat pula memberikan evaluasi dan umpan balik terhadap kinerja lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
Namun permasalahannya, ruang dan saluran yang bisa digunakan rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya masih terbatas.
Sementara lembaga negara dan pemerintahan termasuk lembaga perwakilan rakyat masih belum memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Dirinya khawatir dalam jangka panjang prinsip kedaulatan rakyat akan semakin memudar dan kontrol masyarakat kepada negara dan pemerintah semakin terbatas.
Ia mengatakan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga kedaulatan rakyat mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan hak masyarakat seluas - luasnya untuk dapat melakukan kontrol dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah.
Terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 75, yang dilaksanakan dalam situasi wabah pandemi Covid-19, Supardi mengajak untuk menjadikannya sebagai momen evaluasi diri terhadap komitmen kebangsaan sebagai warga negara Indonesia.
Menghadapi situasi pandemi saat ini, seluruh anak bangsa harus menegaskan kembali komitmen kebangsaan, karena kondisi yang dihadapi bahkan jauh lebih sulit dari kondisi sebelum kemerdekaan.
Menurut dia pandemi telah membawa ancaman tidak saja kepada kesehatan masyarakat tapi dampak besarnya pada krisis ekonomi berada di depan mata.
Pertambahan penduduk miskin karena pengangguran, disebabkan aktivitas banyak usaha dan industri terhenti, dan sebagainya.
"Apabila kita tidak cepat tanggap atas permasalahan yang terjadi, kita bisa kembali ke zaman sebelum kemerdekaan. Mari bersatu melawan pandemi ini," kata dia
Berita Terkait
Kemendikbudristek kembali gelar Gelanggang Arang jaga WTBOS di Sumbar
Sabtu, 4 Mei 2024 20:21 Wib
PERNEFRI peringati hari ginjal sedunia di Solok Selatan
Sabtu, 4 Mei 2024 20:20 Wib
Pemkab Pessel benarkan 150 warga terserang diare empat meninggal dunia
Sabtu, 4 Mei 2024 18:13 Wib
KPU: Syarat dukungan calon perseorangan Pilkada di Pasaman Barat 25.182 KTP
Sabtu, 4 Mei 2024 17:50 Wib
Sumbar bertekad jadi percontohan jaminan halal produk di tanah air
Sabtu, 4 Mei 2024 16:46 Wib
Ternak warga dimangsa harimau, BKSDA Sumbar turunkan tim tangani konflik (Video)
Sabtu, 4 Mei 2024 16:35 Wib
Pemkot Pariaman raih WTP ke-11 dari BPK Sumbar
Sabtu, 4 Mei 2024 16:16 Wib
KPU Dharmasraya butuh 156 PPS untuk Pilkada
Sabtu, 4 Mei 2024 15:29 Wib