Kasus Hutan Mangrove Pesisir Selatan, saksi: terdakwa perluas sodetan di Mandeh

id Kasus Mangrove Pesisir Selatan

Kasus Hutan Mangrove Pesisir Selatan, saksi: terdakwa perluas sodetan di Mandeh

Suasana sidang lanjutan dugaan perusakan lingkungan dan hutan bakau (mangrove) di KWBT Mandeh, Pesisir Selatan. (ANTARA SUMBAR/istimewa)

Padang (ANTARA) - Saksi kasus dugaan perusakan lingkungan dan hutan bakau (mangrove) di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menyebutkan sodetan di lokasi diperluas dan diperdalam oleh terdakwa Rusma Yul Anwar.

"Sodetan dibangun untuk menyandarkan kapal dan material dari proses tersebut di buang di sisi sodetan yang di sana terdapat mangrove," kata Masrial yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Kamis.

Ia menambahkan, sebelum lahan tersebut dibeli oleh terdakwa yang juga merupakan Wakil Bupati Pesisir Selatan, sodetan di lokasi dangkal dengan lebar sekitar empat meter.

Hanya saja, tambahnya, setelah dibeli sodetan diperdalam dan diperlebar menjadi lebih kurang 15 meter dengan panjang 60 meter.

Pada kesempatan itu dirinya juga mengaku merupakan kepala tukang yang membangun dua unit pondok berukuran 6X8 meter di lokasi dengan dibantu oleh dua tukang dan satu pekerja atas permintaan terdakwa.

"Saya diberi upah Rp150 ribu per hari, tukang Rp125 ribu per hari dan pekerja Rp100 ribu per hari," imbuhnya.

Satu unit pondok dibangun di atas bukit dan satunya lagi di bawah antara bukit dan bibir pantai, sebelum pondok itu dibangun terlebih dahulu lokasi pembangunannya diuruk menggunakan alat berat.

Dalam sidang tersebut, James Eddy dan Heru Saputro Cs juga menghadirkan saksi lainnya yakni, Benrusdi, pada kesempatan itu ia menyebutkan diminta oleh terdakwa menanam beberapa pohon di sekitar lokasi seperti tanaman durian dan tanaman tua lainnya dan juga bunga.

Berikutnya saksi lain, Gen mengaku ia diminta oleh terdakwa untuk memotong kayu jenis Cempedak di lokasi dan diolah menjadi lembaran papan dan balok dengan upah Rp1,5 juta per kubik.

Pada sidang sebelumnya yang digelar Selasa (29/10), saksi Rifkaldi yang merupakan Kepala Seksi Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesisir Selatan, menyebutkan, bangunan yang didirikan terdakwa berada di kawasan hutan lindung, pembangunan sodetan juga mengakibatkan mangrove rusak.

Hal itu ia pastikan setelah mengecek titik koordinat dan selanjutnya mencocokannya dengan citra satelit, khusus sodetan luasnya bertambah rentang 2015 hingga 2017.

Kasus ini merupakan dugaan perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau (mangrove) di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI, Pesisir Selatan, pada 2016.

Dalam dakwaan kesatu, Rusma Yul anwar dikenakan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara dakwaan kedua pasal 109 Undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar