Padang, (ANTARA) - Puluhan karyawan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) PT Pos Indonesia Regional II Padang mendatangi kantor DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah mengganti jajaran direksi perusahaan BUMN tersebut karena dinilai tidak mampu mengelola perusahaan.
Ketua Serikat Pekerja PT POS Kuat Martabat Sumbar Riau dan Kepri Hendri Joni selepas unjuk rasa di Padang, Rabu mengatakan langkah awal untuk menyelamatkan perusahaan ini adalah menukar jajaran direksi yang sudah tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik dan berdampak pada seluruhnya pihak termasuk karyawan.
“Kami menyuarakan aspirasi inia agar DPRD Sumbar menyampaikan kepada pemerintah pusat agar menyelamatkan PT POS Indonesia,” katanya.
Menurut dia apabila tidak ada pembenahaan maka perusahaan tersebut akan hancur dan ribuan orang akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja nantinya.
“Aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia dan kita menyuarakan hal yang sama yakni perbaikan pengelolaan perusahaan dan penggantian direksi,” katanya.
Ia mengatakan sebelumnya pihaknya telah melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden Jokowi namun pihak Kementerian BUMN sata itu tidak melakukan penggantian.
“Kami berharap di kabinet yang baru ini ada perbaikan sehingga PT POS kembali bangkit,” katanya.
Ia mengatakan beragam kebijakan yang dimunculkan direksi pusat tidak berdampak pada kebaikan namun kemunduran, salah satunya yakni menggunakan sistem kemitraan untuk merekrut pengantar surat yang dibawar dengan gaji yang rendah.
“Ini bertentangan dengan aturan undang-undang karena pekerjaan wajib harus dilaksanakan oleh pegawai organik. Selain itu pembangunan yang dilakukan tidak membuat perusahaan bertambah maju,” katanya.
Selain itu, perusahaan juga melakukan diskriminasi terhadap Serikat Pekerja PT POS Kuat Bermartabat yang tidak difasilitasi melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan tersebut.
“Sementara serikat pekerja yang lain difasilitasi dengan uang perjalanan sementara kita pergi tidak dibantu malah gaji yang dipotong,” katanya.
Ia mengaku telah mengomunikasikan hal ini dengan perusahaan namun tidak ada solusi, kemudian pihaknya membawa ke Disnaker.
“Apabila tetap tidak ada solusi kita akan bawa persoalan ini ke pengadilan,” katanya
Sementara anggota DPRD Sumbar Nurfirmanwansyah yang menyambut puluhan karyawan PT POS tersebut mengatakan pihaknya akan meminta tuntutan secara tertulis sehingga dapat ditindaklanjuti bersama pimpinan DPRD Sumbar.
“Selanjutnya jika bahan lengkap kita akan panggil manajemen PT POS Indonesia Regional II Padang untuk meminta kejelasan terkait laporan kawan-kawan ini,” katanya. (*)
Puluhan karyawan PT Pos Padang minta pemerintah ganti direksi perusahaan
Puluhan karyawan PT POS Indonesia datangi DPRD Sumbar sampaikan aspirasi mereka pada Rabu (ANTARA / Mario Sofia Nasution)
