Aswana Dharmasraya dukung Jokowi dua periode

id Aswana Dharmasraya Dukung Jokowi,Jokowi-Ma'ruf,Pilpres

Aswana Dharmasraya dukung Jokowi dua periode

Deklarasi Aswana Dharmasraya untuk Presiden Jokowi. (ANTARA SUMBAR/Ilka Saputra)

Pulau Punjung, (Antaranews Sumbar) - Asosiasi Walinagari (Aswana) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua karena dinilai berhasil dalam pembangunan.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat nagari (desa adat)," kata Wakil Ketua Aswana Dharmasraya, Julisman di Pulau Punjung, Kamis.

Deklarasi yang disampaikan di depan Kantor Pemerintah Nagari (Desa Adat) Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung tersebut dihadiri sekitar 40 dari 52 wali nagari di Dharmasraya.

Ia menyatakan dukungan tersebut sudah hasil musyawarah seluruh walinagari (kepala desa), dan tidak ada unsur tekananan dari pihak manapun.

"Meskipun tidak seluruhnya hadir, dekalarasi hari ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama," ujarnya.

Menurutnya program pemerintah pusat melaui dana desa manfaatnya sangat dirasakan rakyat, misalnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia dan pembagunanan infrastruktur.

Di samping itu, ia melanjutkan dukungan Aswana untuk Jokowi kembali memimpin Indonesia juga sebagai bentuk loyalitas terhadap kepala daerah yang sebelumnya telah menyatakan dukungan bersama sembilan bupati/walikota se-Sumbar.

"Ini adalah bentuk loyalitas kami wali nagari terhadap kepemimpinan Bupati Sutan Riska, namum sebelum menyatakan dukungan kami sudah melakukan koordinasi dan mengkajinya terlebih dahulu," kata Julisaman yang merupakan Wali nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung.

Terpisah, Ketua Bawaslu Dharmasraya, Samysurizal mengatakan telah mendapat informasi terkait deklarasi tersebut

Saat ditanya apakah deklarasi itu menyalahi aturan, kata dia Bawaslu akan mempelajari terlebih dahulu.

"Tentu kami pelajari dulu, namun sama diketahui wali nagari merupakan unsur penyelenggara nagara di tingkat paling bawah, tentunya harus netral dalam Pemilu," ujarnya. (*)