Wagub Sumbar nilai data kemiskinan BPS belum valid

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan belum valid karena masih banyak orang berpenghasilan cukup masuk dalam kategori penerima bantuan.

"Kami akan mengundang BPS, Dinas Sosial dan Bappeda serta Capil Kabupaten/Kota untuk rapat ke Provinsi guna mendapatkan angka kemiskinan yang valid," kata dia saat safari Ramadhan ke masjid raya Baitul Hikmah Durian Tarung Solok Selatan, di Padang Aro, Rabu malam.

Diharapkan dengan cara mengundang pihak Kabupaten/Kota bisa didapatkan angka kemiskinan yang valid.

Dia mengatakan, ke depan yang akan dipakai untuk mendapatkan bantuan adalah data dari Dinas Sosial supaya lebih tepat sasaran.

Ia memberikan contoh di Kabupaten Mentawai dimana semua masyarakatnya bekerja dan penghasilannya Rp40 juta setahun tetapi masih banyak masyarakat miskin.

Dengan penghasilan Rp40 juta setahun masyarakat sudah makmur dan tidak bisa dikatakan miskin lagi.

"Nanti Provinsi akan turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi sebenarnya penyebab kemiskinan," kata dia.

Untuk masyarakat mampu katanya, malulah mendapatkan bantuan dari pemerintah karena ada yang lebih berhak.

Khusus untuk Solok Selatan kata dia, akan dilihat lagi penyebab mengapa kabupaten itu masih tertinggal dengan harapan 2019 bisa keluar.

Ia menyebutkan, pendapatan masyarakat Solok Selatan tinggi tetapi sektor pendidikan dan kesehatan yang harus diperhatikan supaya cepat keluar dari status daerah tertinggal.

"Sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur harus diperhatikan lagi agar Solok Selatan cepat keluar dari daerah tertinggal," ujarnya.

Saat safari Ramadhan Wakil Gubernur memberikan bantuan kepada masjid Rp20 juta serta 40 buah Al Quran dan sarung.

Selain itu masjid Raya Baitul Hikmah jiga diberikan bantuan oleh Pemkab setempat sebanyak Rp5 juta serta dua helai tikar. (*)