Agar bisa bersaing dengan perbelanjaan modern, pemerintah provinsi dorong revitalisasi pasar rakyat

Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong kabupaten dan kota di daerah itu untuk melakukan revitalisasi terhadap pasar rakyat agar bisa bersaing dengan tempat perbelanjaan modern.

"Gambaran tentang pasar rakyat selama ini sangat dekat dengan becek, bau dan tidak nyaman. Hal itu harus dibenahi dengan cara revitalisasi," kata Kepala Dinas Perindusterian dan Perdagangan Sumbar, Asben Hendri di Padang, Jumat.

Ia menerangkan itu terkait revitalisasi pasar rakyat yang merupakan salah satu program dalam nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya keberadaan pasar rakyat hingga saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga komoditi di sana terutama kebutuhan pokok relatif terjangkau dibandingkan pusat perbelanjaan.

Jika kondisi pasar bisa dibenahi, diyakini perekonomian di sana akan semakin menggeliat dan menguntungkan masyarakat serta pedagang.

Hanya saja anggaran daerah seringkali tidak memadai untuk melakukan revitalisasi, karena itu kondisi pasar makin lama makin memprihatinkan.

"Karena keterbatasan anggaran itu, kita upayakan agar dana untuk revitalisasi berasal dari APBN," ujar dia.

Tahun 2018, menurut dia ada 10 kota dan kabupaten yang mendapatkan alokasi dana revitalisasi pasar tradisional dari pemerintah pusat. Total dana yang dikucurkan sebesar Rp18, 667 miliar.

Daerah yang mendapatkan anggaran itu masing-masing Mentawai Rp3,4 miliar, Pasaman Rp1,2 miliar, Pesisir Selatan Rp 3,8 miliar, Sijunjung Rp615 juta, Tanahdatar Rp677 juta, Dharmasraya Rp1,3 miliar, Solok Selatan Rp4,03 miliar, Kota Solok Rp 682 juta dan Pariaman Rp2,6 miliar.

Meski mendapatkan anggaran, masih banyak pasar rakyat yang minim fasilitas, karena itu kabupaten dan kota pro aktif mengajukan proposal untuk diteruskan ke kementerian.

Berapapun usulan yang diajukan daerah akan kami rekomendasikan ke Kementerian. Lebih banyak usulan lebih bagus, biar nanti Kementerian yang menentukan usulan mana yang disetujui, jelasnya.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumbar, Zaimar mengatakan besaran anggaran yang diberikan Kemendag untuk daerah berbeda-beda jumlahnya sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.

"Daerah paling besar dapat anggaran adalah yang kemampuan fiskalnya relatif kurang," ujarnya. (*)