Ketua DPRD Pessel Ajak Tokoh Masyarakat Carikan Solusi Pelayanan Publik

Painan, (Antara Sumbar) - Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Dedi Rahmanto Putra mengajak tokoh masyarakat di daerah itu bersama-sama mencari solusi terkait upaya mengoptimalkan pelayanan publik.

"Saat ini pelayanan publik di Pesisir Selatan belum optimal, hal tersebut karena jauhnya jarak tempuh ke ibu kota kabupaten sebagai pusat pelayanan," katanya di Painan, Kamis.

Terkait hal itu, sebutnya maka dibutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, DPRD dan juga tokoh masyarakat untuk mencarikan solusi.

Ia menilai rencana pemindahan ibukota kabupaten setempat yang sempat diapungkannya ke Kecamatan Lengayang sudah tepat karena sesuai kondisi kecamatan tersebut berada ditengah-tengah.

Berbeda dengan ibu kota kabupaten saat ini yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang berdomisili di utara kabupaten, namun bagi masyarakat yang berdomisili di sebelah selatan butuh waktu 12 jam pulang pergi.

Padahal, menurutnya jika jarak tempuh perjalanan untuk mendapatkan pelayanan lebih dari tiga jam maka lokasi pelayanan tersebut tidaklah ideal lagi.

Ia mengemukakan selain wacana pemindahan ibukota kabupaten, upaya percepatan pemekaran daerah juga merupakan solusi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain akan mendekatkan pelayanan, pemekaran juga dinilai akan berdampak kepada pemerataan pembangunan dan dalam mewujudkannya dibutuhkan keseriusan pemerintah kabupaten tidak hanya dalam melengkapi administrasi namun juga penjajakan secara serius.

Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Perantau (FKP) Kabupaten Pesisir Selatan, Novrial Anas menilai pengapungan rencana pemindahan ibu kabupaten setempat belumlah tepat.

Menurutnya upaya mengapungkan wacana pemindahan ibu kabupaten merupakan serimonial dan daerah tidak bisa dibangun dengan cara itu namun harus fokus ke sektor riil berupa peningkatan ekonomi secara keseluruhan.

Apalagi katanya, upaya pemindahan ibukota kabupaten membutuhkan dana yang besar dan alangkah baiknya dimanfaatkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat karena daerah setempat baru keluar status tertinggal. (*)