DPRD berikan rekomendasi dan evaluasi kinerja Pemkot Bukittinggi

​​​​​​​Bukittinggi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun anggaran 2023. Rekomendasi dan evaluasi disampaikan dalam rapat paripurda DPRD Bukittinggi, Senin.

"DPRD Kota Bukittinggi memberikan catatan-catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang,” kata Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial.

Ia menyampaikan berdasarkan dokumen laporan kepala daerah yang disampaikan oleh Walikota beberapa waktu lalu, DPRD telah melakukan pembahasan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Pemkot Bukittinggi selama satu tahun anggaran.

"Evaluasi kinerja tersebut dilakukan dalam rangka proses umpan balik atas kinerja tahun yang lalu guna mendorong adanya produktivitas dan perbaikan penyelenggaraan Pemkot," kata Beny.

Juru Bicara DPRD Bukittinggi, Asril mengungkap pendapatan daerah berdasarkan informasi dari LKPJ Wali Kota Bukittinggi realisasi pendapatan daerah sebesar 96,36 persen senilai atau Rp706 miliar.

"Sari anggaran sebesar Rp 733 milar, secara total realisasi pendapatan daerah tahun 2023 cukup bagus dan apresiasi untuk segenap aparatur pemerintah aerah, namun masih terdapat realisasi pendapatan daerah yang masih jauh dari target yang diharapkan," kata Asril.

Dintara target yang belum terpenuhi adalah pajak Restoran yang hanya dapat direaliasikan sebesar 70,55 persen. Pajak Reklame Berjalan 13,32 persen. Pajak Air Tanah 24,57 persen dan Pajak Parkir 59,41 persen.

Selanjutnya, Retribusi Tempat Khusus Parkir hanya dapat direalisasikan sebesar 30,79 persen. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang hanya dapat direalisasikan sebesar 61,59 persen. Hasil sewa BMD yang hanya dapat direalisasikan sebesar 25,39 persen.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak atas Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya dapat direalisasikan sebesar 76,10 persen.

"Belanja Daerah tahun anggaran 2023 yang dapat direaliasikan sebesar Rp 751 miliar dari anggaran sebesar Rp 811 miliar atau sebesar 92,63 persen. Nilai realisasi yang cukup bagus menjadi salah satu indikasi umum bahwa perencanaan program dan kegiatan telah disusun dengan baik dan realistis," kata Asril.

Menurutnya, beberapa catatan umum yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk perbaikan dimasa yang akan datang adalag perlu peningkatan koordinasi yang efektif antar SKPD dalam menjalankan program dan kegiatan.

“Perlu mengupayakan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan terutama terhadap kegiatan yang berulang dan rutin setiap tahunnya, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang realisasinya dibawah 70 persen," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, mengapresiasi hasil rekomendasi dari pansus LKPJ. Catatan dan rekomendasi berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan atau koreksi menjadi kewenangan DPRD Kota Bukittinggi.

“Terimakasih kepada seluruh stakeholders pembanguan, forkopimda, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi termasuk ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan masyarakat Bukittinggi,” kata dia.

Wako menambahkan, Pada tahun 2023 banyak keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Hal ini membuktikan juga dengan banyaknya pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang khusunya bidang perekonomian menjadi pondasi dasar keberlangsungan hidup masyarakat Kota Bukittinggi," pungkasnya.