Pulau Punjung, (AntaraSumbar) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Brigjen Pol Basarudin berpendapat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi juga dapat memicu peningkatan tindak kriminalitas.
"Dharmasraya diketahui memiliki hasil alam yang melimpah, sehingga mengundang berbagai tindak kejahatan," katanya saat berkunjung ke Dharmasraya, Kamis.
Ia berpesan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daarah (Forkopimda) agar mengelola hasil alam yang berlimpah dengan baik, agar tidak berdampak buruk terhadap keamanan masyarakat.
Menurut dia, bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah mendapat kepastian keamanan, untuk itu penegak hukum setempat harus tampil menjadi pemecah masalah bagi masyarakat.
"Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga memicu kejahatan," ujar dia.
Dia mengatakan, tingginya inflasi yang mencapai 8,3 persen saat ini berdampak terhadap naiknya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memicu tindak kejahatan.
Dengan kondisi demikian, lanjut dia, polisi juga memiliki peran bersama pemerintah daerah untuk saling berkoordinasi untuk mengontrol agar harga tidak dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Sementara itu, Penjabat Bupati Dharmasraya, Syafizal, mengatakan, sebagai daerah perbatasan yang memiliki tingkat perekonomian cukup tinggi berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban.
"Letak Dharmasraya itu startegis yang berbatasan langsung dengan Jambi dan Riau, sehingga tindak kejahatan Seperti pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sering terjadi," kata dia.
Atas kondisi demikian, Bupati berharap, Polda Sumbar dapat mengajukan program pembangunan kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di tujuh kecamatan yang belum memiliki.
Dia menambahkan, atas nama masyarakat dan pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada Brigjen Basarudin dengan ditunjuknya sebagai Kapolda Sumbar. (cpw)
Berita Terkait
Sumbar bertekad jadi percontohan jaminan halal produk di tanah air
Sabtu, 4 Mei 2024 16:46 Wib
Ternak warga dimangsa harimau, BKSDA Sumbar turunkan tim tangani konflik (Video)
Sabtu, 4 Mei 2024 16:35 Wib
Pemkot Pariaman raih WTP ke-11 dari BPK Sumbar
Sabtu, 4 Mei 2024 16:16 Wib
KPU Dharmasraya butuh 156 PPS untuk Pilkada
Sabtu, 4 Mei 2024 15:29 Wib
KPU Dharmasraya terapkan tes tertulis berbasis komputer bagi calon PPK
Sabtu, 4 Mei 2024 15:26 Wib
Bawaslu Dharmasraya : 33 panwaslu "exiting" memenuhi syarat
Sabtu, 4 Mei 2024 15:24 Wib
Sumbar kawal implementasi penerapan Wajib Halal Oktober
Sabtu, 4 Mei 2024 13:20 Wib
Bupati Agam: pembentukan DOB langkah strategis tingkatkan pelayanan masyarakat
Sabtu, 4 Mei 2024 12:36 Wib