Kejati: Lanjutan Proses Kasus Waterboom Setelah Kunjungan Presiden

Padang, (Antara) - Lanjutan proses kasus dugaan korupsi pembangunan Waterboom Malibo Anai, Padangpariaman, seusai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Barat, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati setempat Ikwan Ratsudi, Senin. "Dalam pemrosesan kasus itu saat ini 'kan menunggu pemeriksaan fisik dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi, namun belum bisa dilakukan karena pihak PU sedang sibuk," katanya di Padang, Senin.

Ia mengatakan, penundaan pemeriksaan itu dikarenakan pihak Dinas PU saat ini juga tengah disibukkan dengan pekerjaan sebelum kunjungan Presiden ke Sumbar.

"Mereka juga tengah disibukkan dengan pekerjaan dan persiapan kedatangan presiden. Sehingga pemeriksaan fisik waterboom ditunda sementara," katanya.

Ikwan menyebutkan, setelah kegiatan pihak PU tersebut usai pemrosesan korupsi itu akan segera dilanjutkan.

"Akan segera kami lakukan pemeriksaan fisik. Karena pemeriksaan itu diperlukan salah satunya sebagai penghitungan kerugian keuangan negara," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa hasil pemeriksaa fisik itu sebenarnya pernah dikeluarkan pada Maret 2015. Hanya saja hasil pemeriksaan tersebut dikembalikan lagi untuk perbaikan.

"Pada pengembalian hasil pemeriksaan fisik waktu itu, penyidik menilai terdapat beberapa hal dan item pengerjaan yang harus diperbaiki. Pemeriksaan itu sendiri telah dimulai sejak Januari 2015," jelasnya.

Dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Dinas PU, lanjutnya, juga diikutsertakan sebanyak lima orang jaksa dari Kejati.

Sebelumnya, penyelidikan terhadap bangunan waterboom Malibo Anai yang seharusnya dapat menjadi tujuan wisata itu, telah dilakukan sejak Juli 2014 berawal dari pemberitaan media tentang pembangunan terbengkalai.

Proyek waterboom itu telah mulai dibangun pada 2008, dengan dana yang telah dihabiskan sekitar Rp14 miliar.

Pengerjaan proyek yang berlokasi tepat di hadapan pintu masuk Lapangan Golf Malibo Anai itu, dilakukan oleh tiga pihak rekanan.

Hanya saja sejak diresmikan pada 2010, tempat itu terbengkalai dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya hingga saat ini. Begitupun dengan pekarangan yang mulai ditumbuhi semak karena tidak terurus.

Pada bagian lain, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke Sumbar pada 16 Mei 2015. (*)