Bukittinggi Membutuhkan 300 Lebih ASN Baru

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), mengajukan penambahan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 300 orang lebih ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada 2017.

"Usulan ini telah disampaikan ke Kemenpan-RB pada pertengahan Agustus 2017," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, Sustinna di Bukittinggi, Jumat.

Ia menerangkan kebutuhan jumlah pegawai tersebut didapatkan setelah melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

"Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa daerah boleh mengajukan kebutuhan ASN bila sudah memenuhi syarat melakukan analisis jabatan dan beban kerja pegawai di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada," terangnya.

Hal itu juga menindaklanjuti arahan Menpan-RB Asman Abnur ketika kunjungan kerja ke Bukittinggi pada akhir April 2017 agar daerah itu mengukur beban kerja ASN.

Melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, Sustinna mencontohkan seorang kepala bagian dianalisis apa saja yang menjadi beban kerjanya dan pekerjaan itu dapat dilakukan oleh berapa pegawai.

Dari analisis tersebut dapat diketahui ada beban kerja yang dapat digabung, ada yang dapat dipisahkan bila terlalu berat dan bila ada pegawai yang berlebih untuk mengurus suatu beban kerja maka dapat dilakukan mutasi.

"Dari sini tampak kebutuhan formasi. Analisis beban kerja juga bermanfaat agar pegawai bekerja optimal di mana tugas dilaksanakan tepat sasaran," ujarnya.

Kebutuhan Bukittinggi untuk formasi tahun 2017 yang menjadi prioritas yaitu tenaga guru, medis, sarjana teknik dan sarjana pariwisata.

"Analisis jabatan dan beban kerja ini dikawal oleh Kemenpan-RB dan harus ada perencanaan kebutuhan hingga lima tahun ke depan. Namun daerah mengedepankan kebutuhan prioritas itu dulu untuk formasi tahun 2017," katanya.

Usulan tersebut, katanya menambahkan, saat ini masih diproses dan diperiksa oleh Kemenpan-RB dan diharapkan dapat disetujui sesegera mungkin untuk membantu memenuhi kebutuhan pegawai di Bukittinggi. (*)