Bupati: Banyak Warga Belum Terdaftar Bpjs Kesehatan

Lubuk Sikaping, (Antara Sumbar) - Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Yusuf Lubis mengatakan masih banyak warga di daerah itu yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Yusuf Lubis di Lubuk Sikaping, Selasa, menyebutkan dari data BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman, tercatat sebanyak 225.785 peserta atau 68,94 persen yang terdaftar.

Sementara itu yang belum terdaftar ada sebanyak 101.715 jiwa atau 31,06 persen dari total jumlah penduduk Pasaman sebanyak 327.500 jiwa.

"Yang belum terdaftar ini terdiri dari peserta mandiri yang diluar tanggungjawab pemerintah," katanya dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan BPJS Kesehatan di Lubuk Sikaping.

Ke depan, katanya, seluruh masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditanggung melalui BPJS Kesehatan.

"Kesehatan seluruh masyarakat harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Tanpa ada pengecualian," ujarnya.

Ia meminta kepada Sekretaris Daerah sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk segera mengajukan anggaran yang dibutuhkan untuk program tanggungan total untuk masyarakat peserta JKN-KIS.

"Seluruh masyarakat yag belum terdaftar harus didaftarkan. Iurannya menjadi tanggung jawab pemda. Oleh sebab itu saya minta Sekda segera ajukan anggarannya," ujarnya.

Ia menjelaskan dari perhitungan sementara jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk tanggungan total ini sebesar Rp16 miliar pertahunnya.

"Dengan demikian seluruh masyarakat Pasaman akan dijamin kesehatannya melalui BPJS Kesehatan. Itu akan segera kita wujudkan," katanya.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, MB Sjahjadi dalam acara tersebut mengatakan rincian peserta KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebanyak 115.137 dan PBI dari APBD sebanyak 65.603 peserta.

"Kategori ini untuk masyarakat miskin yang mana iurannya dibayarkan melalui dana sharing antara pemkab dan pemprov," jelasnya.

Selanjutnya, untuk peserta dari Pekerja penerima Upah (PPU) pemerintah tercatat sebanyak 18.978 jiwa dan PPU swasta sebanyak 1.651 jiwa, Bukan Pkerja (BP) sebanyak 4.786 jiwa, TNI/Polri sebanyak 1.949 jiwa dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri sebanyak 17.681 jiwa.

Ia menyebutkan dari total peserta mandiri, sekitar 3.402 jiwa aktif sebagai peserta PBPU dan selebihnya menunggak alias tidak aktif.

Hingga periode agustus 2016, total tunggakan peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah) berjumlah Rp6,6 miliar.

Tunggakan tersebut terdaftar di seluruh fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, dokter umum maupun RSUD.

Untuk lama tunggakannya berbeda-beda yakni ada yang menunggak selama satu bulan yang berjumlah 957 orang, menunggak dua bulan sebanyak 603 orang, menunggak tiga bulan sebanyak 687 orang, empat bulan sebanyak 641, lima bulan sebanyak 582 peserta, enam bulan sebanyak 447 peserta dan yang lebih dari enam bulan sebanyak 11.627 peserta.

"Jika total coverage ini terlaksana, maka Pasaman menjadi yang pertama di Sumbar yang melakukannya dengan mengikutsertakan seluruh masyarakatnya ikut BPJS Kesehatan," ujarnya. (*)