Pj. Wako Sonny BP : Jangan sampai Padang Panjang terlambat dalam menangani sampah

id Padang Panjang, Sumatera Barat,Pj. Wako Sonny BP, menangani sampah

Pj. Wako Sonny BP : Jangan sampai Padang Panjang terlambat dalam menangani sampah

Pj. Wako Sonny BP : Jangan sampai Padang Panjang terlambat dalam menangani sampah, karena dampaknya bisa berbahaya. (ANTARA/ Isril Naidi)

Padang Panjang (ANTARA) - Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dihadapkan pada persoalan sampah yang perlu penanganan serius, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat. Produksi sampah rumah tangga terus bertambah, lahan tempat pembuang akhir sampah semakin menyusut dan anggaran operasional pengelolaan sampah yang jauh lebih besar dari retribusi sampah yang dipungut terhadap masyarakat pelanggan PDAM atau Perumdam Tirta Serambi.

Pengelolaan sampah oleh masyarakat diharapkan menjadi solusi dalam menjawab persoalan sampah di kota itu, tidak hanya oleh bank sampah yang ada namun masyarakat secara mandiri diharapkan untuk dapat berperan aktif memanfaatkan sampah rumah tangga agar bisa bermanfaat, baik sebagai kompos atau kerajinan plastik dan lain-lainnya.

Pj. Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, menyebutkan produksi sampah rumah tangga per hari 50,1 ton/hari, sementara ditempat pembuangan akhir sampah, ketinggian sampah sudah mencapai 5-8 meter.

"Persoalan sampah menjadi salah satu isu penting yang membutuhkan perhatian bersama, saat ini kondisi tempat pembuangan akhir sampah Sungai Andok sudah mengalami penumpukan dengan ketinggian sampah mencapai 5–8 meter. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang berhasil dikelola masyarakat," ungkapnya.

Menurut Sonny, persoalan sampah ini menjadi tantangan nasional dan ini juga menjadi problem di Padang Panjang. Setiap hari, sampah yang dihasilkan di Padang Panjang mencapai 50,1 ton dan langsung dikirim ke tempat pembuangan akhir sampah di Sungai Andok.

"Biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahunnya mencapai Rp11 miliar. Sementara pendapatan dari retribusi sampah hanya berkisar Rp300–400 juta. Karena itu, Pemkot perlu menyesuaikan tarif retribusi agar pengelolaan sampah ini bisa lebih optimal,"

Sony, juga mempertimbangkan upaya penarikan retribusi sampah rumah tangga dari masyarakat yang bukan pelanggan PDAM. Karena sampah rumah tangganya juga dipungut dan diangkut oleh petugas kebersihan dan dibuang di tempat akhir pembuangan sampah Sungai Andok.

"Masyarakat yang bukan pelanggan PDAM kan juga memproduksi sampah rumah tangganya dan itu dipungut dan diangkut oleh petugas kebersihan kita untuk kemudian dibuang ditempat akhir sampah. Seharusnya mereka juga berkewajiban untuk membayar retribusi sampah ini," ungkap Sonny.

Disamping itu dalam menyikapi persoalan persampahan ini, Sonny menegaskan perlunya langkah nyata pengelolaan sampah, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang sampah menjadi produk yang lebih bermanfaat.

"Kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat untuk mengelola sampah dalam pertemuan RT sekecamatan, rapat RKPD dan lain-lainnya. Kepada masing-masing OPD, camat dan lurah juga diharapkan untuk mensosialisasikan ini dalam pertemuan-pertemuan resmi maupun secara langsung kepada masyarakat," harap Sonny.

Ia menegaskan penanganan masalah sampah ini harus bergerak bersama. Jangan sampai Padang Panjang terlambat dalam menangani sampah, karena dampaknya bisa berbahaya. Sosialisasi kepada masyarakat harus lebih digencarkan agar kesadaran terhadap pengelolaan sampah juga meningkat.

Ia menambahkan, tidak hanya masalah pengelolaan sampah, Padang Panjang juga dihadapkan pada alat sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti truk pengangkut sampah dan alat berat yang digunakan untuk meratakan tumpukan sampah di Sungai Andok yang sudah tua dengan jam operasional yang tidak sebanding dengan jumlah sampah yang diangkut setiap harinya.